MONITOR, Jakarta – Kehadiran Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo ke Istana Merdeka pada Senin, 21 Oktober 2019 kemarin memberikan sinyal kuat Partai Gerindra akan merapat ke koalisi pemerintahan. Kabarnya, dua politisi Gerindra itu akan menduduki kursi menteri yang sudah ditawarkan Jokowi.
Sementara itu, eks parpol pendukung koalisi Prabowo-Sandi saat Pilpres 2019 lalu seperti Demokrat, PAN dan PKS tidak “seagresif” Prabowo untuk melakukan safari politik ke parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Melihat dinamika ini, Direktur Riset Indopolling Network Arum Basuki menilai ketiga partai tersebut justru telah merepresentasikan kekuatan kritis baru yang muncul dalam lanskap politik di Indonesia saat ini pasca pilpres 2019.
Ia melihat, ketiga parpol tersebut justru memiliki peluang besar untuk membesarkan diri dengan mengambil jalur di luar lingkaran pemerintahan.
“Bukan tidak mungkin jika ketegasannya mengambil jalur di luar pemerintahan justru menempatkan ketiga partai tersebut dalam posisi terhormat, dan bisa membesarkan ketiga partai tersebut dalam kontestasi pemilu yang akan datang,” kata Arum Basuki, Selasa (22/10).
Ia menilai, apabila partai Demokrat, PAN dan PKS konsisten untuk diluar koalisi pemerintah atau memilih tidak bergabung di kabinet Jokowi- KH Ma’ruf Amien, maka akan berpotensi mengambil simpati dari para pendukung pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu.
“Belajar dari pengalaman PDI Perjuangan yang konsisten berada di luar koalisi pemerintah dan mengambil sikap oposisi terhadap Pemerintahan SBY tahun 2004-2009 dan 2009-2014, berbuah simpati dan dukungan pemilih yang signifikan pada kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014,” terangnya.
Menurutnya, bagi Partai Demokrat, PAN dan PKS, paling tidak saat ini merupakan timing yang tepat untuk menentukan sikap politik. Ia melihat pilihan oposisi bagi Partai Demokrat, akan menjadi momentum yang tepat merumuskan titik balik dari saat ini sebagai partai papan tengah menuju kekuatan partai yang diperhitungkan dalam konstestasi pileg maupun pilpres 2024.