MONITOR, Jakarta – Meski sejumlah komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah (Bamus).
Ketua DPR RI Puan Maharani tetap mempersilahkan kepada fraksi-fraksi yang masih ingin melakukan upaya lobi terkait komposisi pimpinan AKD.
“Prinsipnya, semuanya ini ya nggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali,” kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (7/10).
Ia mengatakan DPR harus mengedepankan prinsip keharmonisan sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, Puan meminta para pimpinan fraksi bermusyawarah terkait AKD.
“Beberapa hal sudah disepakati, beberapa hal lagi saya meminta kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan musyawarah dan mufakat terkait hal-hal yang memang harus dilakukan,”ucapnya.
“Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR, sesuai dengan undang-undang, kemudian semua dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Oleh karena itu, Puan berharap pimpinan AKD dapat secepatnya disahkan dalam rapat paripurna. Ia menargetkan pengesahan itu sudah dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
“Secepatnya (disahkan di rapat paripurna). Kalau bisa minggu ini, minggu ini. Kalau belum bisa minggu ini, minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 (Oktober),” pungkasnya.
