MONITOR, Jakarta – Pemerintah disarankan untuk membentuk kementerian khusus yang menangani Indonesia bagian timur. Hal itu sebagaimana yang pernah juga dilakukan oleh pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/8) menanggapi situasi terkini mengenai kondisi kerusuhan yang terjadi di Papua.
“Semasa SBY ada yang mengurus pembangunan Indonesia timur, setelah itu tidak ada lagi. Karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin agar memikirkan pos itu kembali,” kata Nasir.
Ia berpandangan, pos kementerian tersebut akan lebih bisa fokus dalam menangani persoalan yang terjadi di Indonesia wilayah timur. Termasuk, sambung dia, dalam upaay memikirkan kebutuhan bagi masyarakatnya.
“Sehingga situasi, kondisi ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di Indonesia timur bisa diantisipasi (cepat),” sebut dia.
Di sisi lain, Nasir menilai bahwa penanganan terhadap situasi di tanah Cendrawasih menunjukan pemerintah kurang serius dalam mengelola Indonesia, khususnya di wilayah timur tersebut.
“Tentu saja situasi itu akan dimanfaaatkan oleh orang-orang di luar Indonesia untuk memecah belah bangsa Indonesia. Apalagi mereka berusaha untuk memanas-manasi agar Papua keluar dari wilayah NKRI,” tandas politikus PKS itu
