MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar “Donny” Moenek, menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPD dalam mengeluarkan surat pencabutan undangan terhadap GKR Hemas pada acara Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tanggal 16 Agustus 2019 dalam rangka menjalankan Tata Tertib (Tatib) kelembagaan saja.
Menurut dia, sikap tersebut sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) Peraturan DPD RI No 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib berbuny, “Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak administratifnya”.
Donny menjelaskan kronologis mengapa sampai terjadinya pencabutan surat undangan tersebut.
“Bahwa ada lebih dari 3100 undangan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Sidang Tahunan MPR RI yang diundang oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI,” sebut Donny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).
“Daftar undangan sidang bersama dan sidang tahunan sama, karena pelaksanaannya berurutan,” tambahnya.
Masih dikatakan dia, undangan yang dimaksud dikelompokan berdasarkan tata urut keprotokolan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait yang dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2019.
“Sesuai Protap terhadap undangan tersebut dilakukan penyisiran final oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan maksud untuk mendapatkan akurasi terhadap undangan yang sudah atau belum diundang,” paparnya.
Hingga dalam penyisiran, ungkap Donny, diketemukan bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar undangan. Padahal, berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPD RI No 2 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian sebagai Anggota DPD RI, bahwa GKR Hemas, Anggota DPD RI Nomor B-53 dari Provinsi D.I. Yogyakarta, telah diberhentikan.
Atas hal tersebut, maka kami mengambil langkah berkoordinasi dengan Sekjen MPR RI untuk meminta mencabut undangan pada Sidang Tahunan MPR RI a.n. Ibu GKR Hemas.
“Dengan demikian, tidak benar Sekretariat Jenderal DPD RI kecolongan dalam menyampaikan undangan dimaksud, tetapi yang benar adalah pencabutan undangan dimaksud sebagai tindakan koreksi yang bersifat administratif dan sebagai langkah profesional Sekretariat Jenderal DPD RI yang taat dan patuh pada aturan,” pungkasnya.
