MONITOR, Jakarta – Direksi PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang mengalami pemadaman aliran listrik pada Minggu (4/8) maupun Senin (5/8).
Bahkan, Pengamat Politik dari ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah mendesak agar supaya perusahaan milik negara tersebut mengganti kerugian masyarakat yang diakibatkan dari pemadaman tersebut.
“Intinya memang PLN harus bertanggung jawab meminta maaf kepada rakyat, tak cuma itu PLN juga harus mengganti kompensasi kepada rakyat,” kata Iskandarsyah dalam pesan singkatnya, Selasa (6/8).
“Seperti kawan-kawan media tahu bahwa PLN tidak pernah punya toleransi kepada rakyat yang telat membayar listrik. Jadi, sekarang giliran mereka yang kita minta pertanggung jawabannya,” tambah dia.
Pria yang akrab disapa Is ini mengaku prihatin dengan kondisi pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebab, hal itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan, banyak usahapun/sektor-sektor industri yang merugi atas kejadian ini, terlebih lagi rumah sakit, khususnya untuk pasien yang tengah dalam perawat di ICU,” paparnya.
Tidak hanya itu, Is juga berpandangan jika peristiwa pemadaman menunjukan bobroknya manajemen yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut.
“PLN harus bertanggung jawab, kawan-kawan media pastinya sudah tahu Dirut nya pun terlibat kasus PLTU Riau dan sekarang berstatus tersangka. Pimpinan itu adalah simbol institusinya, apabila pimpinannya korup saya yakinkan didalamnya juga banyak korupsi,” pungkas Is yang juga terdampak dari pemadaman tersebut.
