Pengemudi Ojek Online Masuk UMKM, Komisi Maksimal Platform Kini 8 Persen

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojek online (ojol) roda dua sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, mulai berlaku pula kebijakan pembatasan potongan komisi maksimal sebesar 8 persen bagi platform transportasi online roda dua.

“Alhamdulillah, mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8 persen untuk ojol roda dua dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online,” ujar Maman di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Dengan status baru tersebut, pengemudi ojol memperoleh kedudukan yang sama dengan pelaku usaha mikro lainnya. Mereka berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari perlindungan usaha, pemberdayaan, hingga fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

Kebijakan ini juga sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, yang mengatur pembagian pendapatan baru bagi pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Melalui aturan tersebut, pengemudi akan menerima 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan perusahaan aplikator memperoleh komisi maksimal 8 persen.

Sebelumnya, skema pembagian pendapatan memberikan porsi sekitar 80 persen kepada pengemudi dan 20 persen kepada platform digital.

Maman menjelaskan, pengumuman resmi mengenai implementasi teknis penyesuaian komisi akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar, pengemudi ojol juga akan mendapatkan berbagai fasilitas yang selama ini dinikmati pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha.

Menurut Maman, sebagian besar pengemudi juga tidak dikenakan pajak karena penghasilannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta per tahun.

“Ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta,” katanya.