MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik paket stimulus ekonomi semester II-2026 senilai Rp 26,34 triliun yang dikeluarkan Pemerintah. Ia menilai, kebijakan ekonomi untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional itu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak global.
“Ketika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, Pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif melalui paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun pada semester II tahun 2026 ini,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (29/6/2026).
“Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mengatasi tekanan eksternal yang berpotensi menggerus konsumsi domestik, memperlambat investasi, serta mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk semester II-2026. Paket stimulus ekonomi itu mencakup insentif atau diskon transportasi hingga 30% untuk momen libur sekolah dan libur akhir tahun, bantuan stabilitas pangan, subsidi kedelai, insentif impor LPG dan bahan baku plastik, program magang nasional, pelatihan vokasi, hingga keringanan pajak bagi penulis.
“Kebijakan tersebut menunjukkan upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan bantalan bagi rakyat, terutama kelompok rentan dan bagi sektor usaha yang terdampak gejolak global, termasuk UMKM,” jelas Cucun.
“Tentunya kebijakan ini perlu diapresiasi semua pihak karena stimulus ini mampu memberikan sentimen positif di berbagai sektor dan menjadi upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya.
Cucun pun menyinggung tentang konsumsi rumah tangga yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab dalam beberapa tahun
terakhir, kontribusinya konsisten berada di atas 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut data BPS, pada kuartal I-2026 konsumsi rumah tangga menyumbang 54,36% terhadap PDB dan tumbuh 5,52% secara tahunan, menjadi penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi yang tercatat 5,61%.
Karena itu, Cucun menilai keputusan Pemerintah memberikan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan berupa beras 10 kilogram dengan anggaran sekitar Rp 17,54 triliun dapat menjaga konsumsi domestik.
“Bantuan stabilitas pangan dalam paket stimulus tersebut juga menjadi sebuah kepastian bahwa masyarakat rentan tetap terjaga meski harga pangan mengalami kenaikan akibat persoalan geopolitik global,” tutur Cucun.
Lebih lanjut, Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini memandang,
bantuan stabilitasi harga dan pasokan kedelai menjadi pendekatan yang menyentuh secara nyata kepada pelaku industri kecil. Khususnya, kata Cucun, terhadap pengrajin tempe dan tahu.
“Subsidi kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe memiliki dimensi strategi karena tahu dan tempe bukan hanya sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber protein utama bagi jutaan keluarga Indonesia,” sebut Waketum PKB itu.
“Ketika harga kedelai melonjak akibat gejolak pasar global, intervensi Pemerintah menjadi penting untuk mencegah lonjakan harga pangan di tingkat konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat luas,” imbuh Cucun.
Di sisi lain, diskon tarif transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat selama masa libur sekolah dan Natal-Tahun Baru pun dinilai berpotensi mendorong pergerakan ekonomi daerah. Menurut Cucun, diskon tarif transportasi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata.
“Langkah ini menunjukkan Pemerintah berusaha menciptakan stimulus yang langsung menyentuh masyarakat sekaligus menghasilkan multiplier effect bagi sektor-sektor ekonomi terkait. Terutama UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang sangat erat dengan sektor pariwisata,” paparnya.
Untuk program magang nasional bagi 150 ribu lulusan perguruan tinggi melalui program MagangHub dengan anggaran Rp 4,14 triliun dan pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu korban PHK (pemutusan hubungan kerja) dengan anggaran Rp 2,12 triliun, Cucun mengatakan kebijakan tersebut dapat memiliki dampak domino yang baik. Terutama dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air.
“Stimulus itu menjadi contoh kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena tekanan ekonomi global, sekaligus membuka kesempatan lebih bagi penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan,” terang Cucun.
Cucun juga menyoroti paket stimulus strategis kali ini dengan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis, dari yang awalnya sebesar 5-35%.
“Kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap ekonomi kreatif dan industri pengetahuan yang selama ini sering terpinggirkan dalam desain kebijakan fiskal,” ucapnya.
Dalam paket stimulus terbaru, Pemerintah pun memberikan insentif bea masuk nol persen atas bahan baku plastik dan penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp 500 miliar.
Selain itu, Pemerintah memberikan insentif impor LPG melalui pemberian fasilitas bea masuk nol persen atas impor LPG bagi industri petrokimia dengan total manfaat mencapai Rp 2,25 triliun serta konsekuensi kehilangan pendapatan negara sekitar Rp 360 miliar per tahun.
Menurut Cucun, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah ini menunjukkan intervensi dari Negara untuk memastikan keamanan industri nasional yang berdampak pada banyak sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan.
“Meski ada potensi kehilangan pendapatan negara, Pemerintah berani mengambil risiko demi menopang pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan sebuah terobosan,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Meski begitu, Cucun berpesan agar semangat petumbuhan ekonomi melalui paket stimulus tersebut dapat dibarengi dengan efektivitas pelaksanaannya. Ia mengatakan, hal ini berkaitan dengan teknis dan implementasi program-program kebijakan paket stimulus di lapangan.
“Mulai dari akurasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, sampai pelaksanaan penyaluran bantuan atau pelaksanaan insentif agar sesuai timeline. Ini menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga pelaksana masing-masing program,” sebut Cucun.
Sebagai fungsi pengawasan, Cucun meminta kementerian/lembaga pelaksana untuk memastikan basis data penerima bantuan beras bersumber dari data tunggal yang mutakhir agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program perlindungan sosial lain.
Cucun juga mendorong Pemerintah membuka laporan realisasi penyaluran secara berkala.
“Agar publik dapat menilai apakah anggaran Rp 26,34 triliun ini benar-benar sampai ke kelompok sasaran,” jelasnya.
Cucun pun meyakini, paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.
“Dengan kebijakan ini, daya beli masyarakat dapat terjaga, biaya produksi untuk industri menurun, dan paket stimulus berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja,” kata Cucun.
“Stimulus ekonomi dari Pemerintah juga bisa meredam gejolak inflasi akibat ketidakpastian global dan kenaikan harga berbagai komoditas. Tentu ini menjadi angin segar bagi ekonomi rakyat dan perekonomian negara,” pungkasnya.
