MONITOR, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran lima persen dinilai belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut, jurang ketimpangan justru semakin melebar seiring terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir elite ekonomi yang bertumpu pada sektor ekstraktif.
Lembaga riset lingkungan dan ekonomi Transisi Bersih menilai ketimpangan ekonomi dan krisis iklim di Indonesia berasal dari akar persoalan yang sama, yakni model pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam yang dinilai tidak adil dan tidak berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan struktur ekonomi Indonesia selama ini lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal besar, sementara masyarakat luas menanggung dampak sosial dan ekologisnya.
“Model ekonomi ekstraktif secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas,” ujar Abdurrahman Arum di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5).
Ia menjelaskan, lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya di Indonesia berasal dari sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam. Dalam praktiknya, keuntungan ekonomi dinikmati kelompok terbatas, sementara masyarakat menghadapi kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.
“Ketimpangan ekonomi dan krisis iklim sebenarnya merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama. Karena itu, jika kita ingin menurunkan ketimpangan sekaligus menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, model pembangunan yang tidak adil dan merusak harus dihentikan,” tegasnya.
Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan ketimpangan kekayaan di Indonesia semakin ekstrem. Sebanyak 50 orang terkaya disebut memiliki kekayaan setara dengan sekitar 55 juta penduduk Indonesia. Dalam periode yang sama, kenaikan kekayaan kelompok elite berlangsung sangat cepat, sementara pertumbuhan upah pekerja berjalan stagnan.
CELIOS juga mencatat kelompok satu persen teratas menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan mekanisme distribusi ekonomi tidak berjalan efektif.
Peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menilai ketimpangan ekstrem saat ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, melainkan karena hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan karena ekonomi tidak tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan berjalan bersamaan. Akibatnya, kebijakan publik dinilai rentan lebih mencerminkan kepentingan elite dibanding kebutuhan masyarakat luas.
“Kalau tidak ada perubahan arah kebijakan, ketimpangan akan semakin dalam dan berpotensi mengunci mobilitas sosial. Generasi muda nantinya menghadapi pasar kerja yang makin sempit dan tidak stabil,” katanya.
Sebagai solusi, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi nasional. Di antaranya penerapan pajak kekayaan progresif bagi kelompok superkaya, reorientasi ekonomi dari ekstraktif ke manufaktur bernilai tambah, penguatan industri nasional, peningkatan produktivitas berbasis pendidikan dan inovasi, percepatan transisi energi bersih, hingga reformasi tata kelola ekonomi dan politik.
Abdurrahman Arum menegaskan keberhasilan pembangunan tidak lagi bisa diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh masyarakat.
“Indonesia masih memiliki peluang keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan ekonomi ekstraktif. Namun tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik, pertumbuhan justru hanya akan memperbesar kesenjangan yang sudah ekstrem saat ini,” pungkasnya.
