MONITOR, Bogor – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris Sarjito, S.T., M.AP., IPU., ACPE., CIQaR., ASEAN Eng. sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Kebijakan Publik dalam Sidang Senat Terbuka, Rabu (22/4/2026) menandai penguatan kapasitas akademik di bidang kebijakan pertahanan nasional.
Dalam orasi ilmiah bertajuk “Modernisasi Pemerintahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kebijakan Pertahanan”, Prof. Aris menyampaikan pesan tegas: modernisasi bukan lagi agenda pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan masa depan negara.
“Negara tidak boleh tertinggal oleh zaman yang bergerak tanpa kompromi. Dalam konteks pertahanan, modernisasi adalah keniscayaan,” ujarnya di hadapan sivitas akademika dan undangan.
Era Baru Pertahanan: Dari Reaktif ke Prediktif
Prof. Aris menekankan bahwa lanskap pertahanan global telah bergeser drastis dari ancaman konvensional menuju ancaman hibrida, siber, dan berbasis data. Dalam konteks ini, integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) menjadi fondasi baru kebijakan pertahanan.
Ia menjelaskan, algoritma kini mampu membaca pola ancaman dalam hitungan detik, melampaui kapasitas analisis manusia, sekaligus mendorong transformasi sistem pertahanan dari reaktif menjadi prediktif dan adaptif.
Namun, di balik keunggulan tersebut, muncul dilema strategis. Penggunaan sistem otonom dan kecerdasan buatan menuntut kerangka etika dan hukum yang kuat agar tidak menggerus akuntabilitas dan nilai kemanusiaan.
Hambatan Internal: Birokrasi Jadi Titik Kritis
Lebih tajam, Prof. Aris menggarisbawahi bahwa tantangan modernisasi tidak semata datang dari luar, tetapi justru dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
Ia menyebut resistensi birokrasi, struktur organisasi yang rigid, serta keterbatasan adaptasi sebagai faktor utama yang memperlambat transformasi kebijakan.
“Kita sering memiliki visi digital, tetapi masih terjebak dalam struktur analog,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong reformasi menyeluruh, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penguatan budaya inovasi, hingga pembaruan regulasi yang selaras dengan dinamika teknologi global.
Kolaborasi Global Jadi Kunci
Dalam orasi tersebut, Prof. Aris juga menekankan pentingnya kerja sama internasional sebagai akselerator modernisasi pertahanan. Di tengah kompleksitas ancaman global, tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri.
Kolaborasi lintas negara, menurutnya, membuka akses terhadap teknologi canggih, mempercepat inovasi, serta memperkuat interoperabilitas sistem pertahanan.
“Di era interdependensi, kedaulatan bukan berarti isolasi, tetapi kemampuan untuk berjejaring secara strategis,” ujarnya.
Pertahanan Masa Depan: Kecerdasan, Etika, dan Visi
Menutup orasinya, Prof. Aris menegaskan bahwa modernisasi pertahanan bukan sekadar integrasi teknologi, tetapi rekonstruksi menyeluruh cara negara memahami ancaman dan merumuskan kebijakan.
Ia menekankan bahwa kekuatan pertahanan modern tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari kemampuan negara mengelola inovasi secara etis, adaptif, dan visioner.
“Teknologi memberi kekuatan. Namun hanya kebijakan yang bijaksana yang mampu mengarahkannya,” kata dia.
Pengukuhan ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga momentum strategis bagi penguatan kajian kebijakan publik dan pertahanan di Indonesia, di tengah dinamika geopolitik dan revolusi teknologi global.
