Kukuhkan Pengurus ASPEKSINDO, Menteri KP ingatkan Daerah Harus Naik Kelas ke Hilirisasi Perikanan

MONITOR, Jakarta – Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan pada Selasa 14 April 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 kepala daerah anggota ASPEKSINDO dari seluruh penjuru Indonesia. Kehadiran para pemimpin daerah ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan pilar strategis pembangunan daerah yang memiliki daya ungkit besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Prosesi pelantikan pengurus baru dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kesempatan tersebut, secara resmi ditetapkan kepengurusan baru dengan Erlina Ria Norsan sebagai Ketua Umum dan Safaruddin sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam arahannya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi anggota ASPEKSINDO ke depan tidaklah ringan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan menjadi produk dan jasa bernilai tambah tinggi.

Upaya tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi harus mencakup hilirisasi industri, inovasi produk, penguatan rantai pasok, serta peningkatan daya saing di pasar nasional dan global.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan kampung budidaya. Kedua program ini diharapkan menjadi katalis transformasi ekonomi masyarakat pesisir, memperkuat ekosistem usaha, serta mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan secara terbuka menyentil pola lama pemerintah daerah yang masih terjebak pada orientasi produksi tanpa nilai tambah.

“Jangan lagi kita hanya bangga menjual ikan mentah. Itu tidak akan membuat daerah maju. Kita harus masuk ke hilirisasi, menciptakan produk bernilai tinggi, dan memenangkan pasar global,” katanya.

Menurutnya, jika daerah tidak segera bertransformasi, potensi kelautan Indonesia hanya akan terus menjadi “komoditas murah” di pasar dunia.

“Kita ini negara maritim besar, tapi kalau hanya jual bahan mentah, kita tidak akan pernah jadi pemain utama.”

Dalam konteks itu, kepengurusan baru ASPEKSINDO di bawah Erlina Ria Norsan dan Safaruddin memikul beban besar: mengubah pola pikir pembangunan daerah dari administratif menjadi produktif dan kompetitif.

Sorotan tajam juga datang dari Rokhmin Dahuri yang menilai persoalan utama bukan pada potensi, tetapi pada keberanian kebijakan.

“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurangnya keberpihakan. Kalau mau maju, beri ‘karpet merah’ untuk investasi—permudah izin, beri kepastian hukum, dan bangun infrastruktur.”

Ia bahkan menegaskan bahwa tanpa reformasi kebijakan, sektor kelautan hanya akan menjadi “raksasa tidur”.

“Potensinya besar, tapi kalau tidak dikelola serius, kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri.”

Sementara itu, Kartika Listriana mengingatkan bahwa konflik ruang dan ketidakpastian tata kelola masih menjadi hambatan laten.

“Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” tegasnya.

Dari sisi nelayan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan yang menyoroti ironi di lapangan.

“Kita bicara hilirisasi dan ekspor, tapi nelayan masih kesulitan BBM. Ini masalah dasar yang belum selesai,” katanya

Ia menegaskan bahwa program pemerintah harus menyentuh realitas, bukan sekadar konsep.

“Jangan sampai program besar hanya bagus di atas kertas. Nelayan butuh solusi nyata, seperti SPBU nelayan yang dulu pernah terbukti berhasil di era Rokhmin Dahuri,” ujarnya.

Pelantikan ASPEKSINDO kali ini akhirnya membuka satu pertanyaan besar: apakah daerah siap bertransformasi, atau tetap nyaman dalam pola lama yang minim nilai tambah?

Jika tidak ada perubahan arah yang serius, Indonesia berisiko terus menjadi pemasok bahan mentah—bukan pemain utama dalam ekonomi maritim dunia.