Kemenperin Perkuat TKDN dan Ekosistem Kendaraan Listrik Roda Dua-Tiga

MONITOR, Cikarang – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat struktur industri otomotif nasional sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi menuju ekosistem kendaraan listrik yang berdaya saing global. Fokus utama diarahkan pada pengembangan industri kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor industri pengolahan nonmigas hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendalaman struktur industri otomotif nasional melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.

“Pengembangan industri kendaraan roda dua dan tiga, khususnya kendaraan listrik, menjadi prioritas strategis karena memiliki multiplier effect besar terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kemandirian industri nasional,” ujar Agus.

Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mendorong peningkatan kandungan lokal serta transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global.

Kinerja industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di Indonesia juga menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pabrikan, besarnya kapasitas produksi, serta stabilnya penjualan domestik dan pertumbuhan ekspor. Selain itu, adopsi kendaraan listrik yang terus meningkat menjadi indikator kuat cerahnya prospek sektor ini ke depan.

Populasi kendaraan listrik roda dua bahkan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta menambahkan, pemerintah akan terus mengawal pertumbuhan industri otomotif nasional agar sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

“Peningkatan TKDN dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi langkah penting untuk memastikan industri dalam negeri semakin kompetitif dan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional,” kata Setia dalam keterangannya di Cikarang.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke fasilitas produksi QJMotor Manufacture Indonesia di Cikarang. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku industri.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kesiapan investasi, kapasitas produksi, serta membahas arah pengembangan industri otomotif nasional, termasuk penguatan struktur industri, peningkatan investasi, serta implementasi TKDN dan SNI secara berkelanjutan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya penerapan TKDN sebagai fondasi utama dalam membangun industri otomotif nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kami menekankan pentingnya setiap investasi di sektor manufaktur tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui implementasi TKDN yang terukur dan bertahap,” ujarnya.

Sementara itu, QJMotor Manufacture Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sepeda motor di kawasan Asia Tenggara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas manufaktur, pengembangan rantai pasok lokal, serta peningkatan kualitas produk sesuai standar global.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor, langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi industri otomotif nasional menuju industri yang mandiri, modern, dan berkelanjutan.

“Pemerintah akan terus mengawal pertumbuhan industri agar berkembang secara berkelanjutan melalui penguatan struktur industri, peningkatan investasi, serta kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, dan pelaku usaha,” tutup Setia.