Kemenperin Sosialisasikan Permenperin 2/2026 Perkuat Tata Kelola Lingkungan Kawasan Industri

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi berbasis risiko, termasuk dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan berlokasi di kawasan industri.

Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Permenperin Nomor 1 Tahun 2020, sekaligus penyesuaian terhadap kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang merupakan pembaruan dari PP Nomor 5 Tahun 2021.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri memiliki peran strategis. Tidak hanya sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan memperlancar proses perizinan bagi pelaku usaha.

“Pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri juga mengoptimalkan peran pengelola kawasan, serta mendukung iklim investasi yang lebih kondusif,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis risiko yang terintegrasi diharapkan mampu mendorong kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan industri yang berdaya saing sekaligus berwawasan lingkungan.

Dalam implementasinya, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal KPAII berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan perwilayahan industri. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan di kawasan industri guna meningkatkan daya saing sekaligus menarik investasi.

“Langkah ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri nasional secara berkelanjutan,” kata Tri saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi regulasi tersebut di Gedung Kemenperin, Jakarta.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas instansi, antara lain Direktorat Perwilayahan Industri Kemenperin, perwakilan Direktorat Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan dan Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Para narasumber memaparkan ketentuan teknis, alur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga integrasi kewajiban pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di kawasan industri.

Sosialisasi yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait, dinas perindustrian dan lingkungan hidup daerah, asosiasi kawasan industri, serta seluruh pengelola kawasan industri di Indonesia. Tingginya partisipasi menunjukkan kebutuhan akan kejelasan serta sinkronisasi kebijakan perizinan berusaha di sektor industri.

Melalui kegiatan ini, Kemenperin berharap dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme perizinan berbasis risiko. Dengan proses perizinan yang semakin terpadu dan efisien, sektor industri diharapkan mampu tumbuh lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.