Tekankan MoU BUMN–Swasta Bukan Sekadar Kesepakatan, Kementan Kawal Realisasi Hilirisasi Ayam di Sulsel

MONITOR, Jakarta – Pemerintah mempercepat pemerataan pasokan protein hewani nasional melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat produksi sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi peternak di daerah.

Pengembangan tahap awal di Sulawesi Selatan dilakukan melalui kolaborasi antara BUMN pangan ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia. Skema ini dirancang untuk menjawab peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini, produksi ayam nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan pasokan dan harga di wilayah lain apabila tidak diantisipasi secara sistematis.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar lebih efisien dan berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya produksi, tetapi ekosistem yang memastikan penyerapan, keberlanjutan, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat penandatanganan MoU kerja sama offtake hasil peternakan antara ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, keterlibatan peternak menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Melalui kemitraan, peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian pasar serta dukungan dalam proses produksi.

Agung menjelaskan, peran BUMN difokuskan pada penguatan sektor hulu, seperti penyediaan bibit dan pakan, sementara kegiatan budidaya hingga pengolahan dilakukan bersama mitra dan peternak lokal.

“Kunci keberhasilan ada pada implementasi di lapangan yang berjalan paralel dan terkoordinasi, bukan bertahap terpisah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa program ini harus segera diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. “Program ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus segera dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menegaskan bahwa melalui MoU ini pihaknya memastikan hasil produksi peternak dapat terserap dengan baik. “Kami memastikan hasil peternakan terserap, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG, sehingga harga tetap stabil dan peternak memiliki kepastian pasar,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan skema offtake menjadi fondasi penting agar investasi di sektor produksi dapat berjalan tanpa hambatan. “Dengan jaminan penyerapan, ekosistem ini bisa tumbuh berkelanjutan dan memberi dampak langsung bagi ketersediaan pangan nasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Ugi Agri Harapan Indonesia, Andi Damisnur, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program di lapangan bersama mitra dan peternak.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kolaborasi dengan BUMN dan berbagai pihak menjadi kunci agar seluruh proses dari produksi hingga distribusi berjalan terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah agar implementasi program berjalan optimal.

“PT Ugi dalam hal ini mengharapkan pemerintah tidak bosan-bosannya memberikan petunjuk dan arahan. Teknis pelaksanaannya nanti bagaimana agar tujuan kita hilirisasi ayam, mulai dari pabrik pakan, pengolahan, hingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap pengembangan program ini dapat diperluas secara bertahap. “Bukan hanya di Bone, tetapi berkembang ke seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur,” lanjutnya.

Bagi peternak, model hilirisasi terintegrasi ini menghadirkan manfaat nyata, mulai dari akses terhadap sarana produksi, pendampingan teknis, hingga kepastian penyerapan hasil usaha. Hal ini sekaligus memperkuat posisi peternak dalam rantai pasok nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dengan sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan pelaku usaha, ekosistem perunggasan nasional diharapkan semakin merata, efisien, dan mampu mendukung ketahanan pangan berbasis protein hewani di seluruh wilayah Indonesia.