MONITOR, Tangerang Selatan – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menyampaikan apresiasi atas komitmen dan langkah progresif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membenahi tata kelola dan penyelenggaraan ibadah haji nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026, yang secara khusus menyoroti berbagai isu strategis sektor haji.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai perhatian Presiden terhadap sektor haji tidak hanya bersifat normatif, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret dan terobosan strategis yang berdampak langsung bagi jemaah.
“Presiden menunjukkan keseriusan dan keberpihakan yang kuat terhadap perbaikan tata kelola haji. Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata yang menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi jemaah,” ujar Mustolih kepada media, Kamis (9/4/2026).
Salah satu capaian penting adalah keberhasilan menekan ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 (1447 H) sebesar rata-rata Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah tekanan kenaikan harga energi global akibat dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebani jemaah dengan biaya tambahan.
Selain itu, pemerintah terus berupaya memangkas waktu tunggu (waiting list) yang saat ini berada di kisaran 26 tahun, dengan target pengurangan bertahap melalui optimalisasi kebijakan dan diplomasi haji.
Dalam aspek infrastruktur, rencana pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu terobosan signifikan. Presiden bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan otoritas Saudi untuk merealisasikan hal tersebut. Kehadiran terminal ini diyakini akan mempercepat mobilitas jemaah yang selama ini bergantung pada dua pintu utama, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz.
“Dengan volume jemaah Indonesia yang mencapai ratusan ribu orang setiap tahun, pembangunan terminal khusus merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas layanan,” jelas Mustolih.
Di sektor transportasi udara, Presiden juga menginstruksikan Garuda Indonesia dan Saudia untuk menjajaki kerja sama atau joint venture, termasuk melibatkan Danantara. Langkah ini diambil untuk mengatasi inefisiensi penerbangan haji yang selama ini terjadi, di mana pesawat kerap terbang tanpa penumpang pada salah satu fase perjalanan.
Menurut Komnas Haji, skema kerja sama ini berpotensi besar menekan biaya operasional penerbangan, yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam ongkos haji.
“Selama puluhan tahun, persoalan efisiensi penerbangan haji belum terpecahkan secara optimal. Inisiatif Presiden ini menjadi titik terobosan penting yang patut diapresiasi,” tegas Mustolih.
Lebih lanjut, Komnas Haji juga mencatat dua kebijakan strategis yang sebelumnya telah direalisasikan, yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama, serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang tengah berjalan sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan haji Indonesia.
Komnas Haji menilai, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah baru tata kelola haji nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
“Dengan langkah-langkah ini, kami optimistis penyelenggaraan haji Indonesia ke depan akan semakin profesional, transparan, dan memberikan kemudahan yang lebih besar bagi seluruh jemaah,” pungkas Mustolih.
