2.248 Jemaah Umrah Indonesia Dipulangkan dari Arab Saudi dalam Dua Hari, Pemerintah Perketat Pengawasan

MONITOR, Jeddah – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperketat pengawasan serta pendampingan terhadap jemaah umrah di Arab Saudi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam pemantauan intensif selama dua hari terakhir, sebanyak 2.248 jemaah berhasil difasilitasi kepulangannya ke Tanah Air.

Berdasarkan laporan Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, dan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, pada periode 15–16 Maret 2026.

Data Satuan Tugas (Satgas) Bandara mencatat, pada 15 Maret 2026 sebanyak 541 jemaah telah kembali ke Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada 16 Maret 2026 dengan total 1.707 jemaah yang dipulangkan. Proses kepulangan melibatkan sejumlah maskapai, antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Saudia Airlines, Turkish Airlines, Emirates, dan Qatar Airways.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Kami melakukan monitoring secara intensif di seluruh area layanan jemaah umrah untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Fokus kami tidak hanya pada transportasi, tetapi juga respons cepat terhadap kendala di lapangan, termasuk akomodasi dan perlindungan jemaah pasca insiden tertentu,” ujar Ilham di Jeddah, Selasa (17/3/2026).

Secara kumulatif, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air sejak 28 Februari hingga 16 Maret 2026 mencapai 28.170 orang. Pemerintah memastikan seluruh proses kepulangan berjalan terpantau dan terkoordinasi dengan baik.

“Kami mencatat sebanyak 28.170 jemaah umrah Indonesia telah dipantau dalam proses kepulangan melalui berbagai penerbangan dari Jeddah dan Madinah,” tambahnya.

Kementerian Haji dan Umrah RI juga mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tetap profesional dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak jemaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke daerah asal.

Selain itu, jemaah diimbau untuk tetap tenang dan segera melaporkan kendala melalui saluran resmi apabila mengalami masalah pelayanan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah memastikan seluruh upaya perlindungan dan pelayanan terus ditingkatkan demi keamanan dan kenyamanan jemaah Indonesia.