Dikritik Prabowo, Fahri Hamzah Dorong Arah Kebijakan Perumahan Kembali ke Ekonomi Kerakyatan

MONITOR, Jakarta– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Program 3 Juta Rumah menyusul kritik keras dari Presiden Prabowo Subianto terkait lambatnya realisasi program tersebut.

Fahri menyebut kritik Presiden bukan sekadar catatan biasa, melainkan sinyal kuat perlunya pembenahan arah kebijakan perumahan nasional agar kembali pada prinsip dasar ekonomi kerakyatan.

“Sejak awal Presiden memiliki keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Namun pelaksanaannya belum sesuai harapan,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3).

Kritik Prabowo Jadi Alarm Keras

Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti langsung lambatnya progres pembangunan rumah yang dinilai belum sejalan dengan target ambisius pemerintah. Bahkan, ia mempertanyakan kinerja pelaksanaan program kepada Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Fahri, kritik tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya perbaikan sistemik, termasuk di level birokrasi.

Ia mengakui, program yang menjadi salah satu janji besar pemerintahan ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kelembagaan hingga efektivitas koordinasi antarinstansi.

Kembali ke Pemikiran Hatta hingga Sumitro

Sebagai solusi, Fahri mendorong agar arah kebijakan perumahan dikembalikan pada pemikiran tiga tokoh ekonomi nasional, yakni Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurutnya, ketiga tokoh tersebut menempatkan rumah sebagai bagian dari hak dasar dan martabat manusia, bukan sekadar komoditas ekonomi.

“Rumah adalah simbol kemerdekaan dan hak asasi. Pendekatan yang terlalu komersial berisiko melenceng dari tujuan utama,” tegas Fahri.

Ia menambahkan, negara harus mengambil peran lebih besar dalam penyediaan perumahan rakyat, sebagaimana praktik di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, hingga kawasan Skandinavia.

Bukan Sekadar Bangun Rumah

Fahri menekankan bahwa keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak bisa sekadar membangun dan menjual rumah. Yang dibangun adalah peradaban dan kemartabatan,” ujarnya.

Menurutnya, kritik Presiden harus menjadi momentum penting agar program ini tidak melenceng dari tujuan awal, yakni menyediakan hunian layak sebagai fondasi kesejahteraan sosial.

Dorong Hunian Vertikal Berbasis TOD

Di sisi lain, pemerintah mulai mengakselerasi pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD), salah satunya di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta.

Proyek tahap awal akan mencakup pembangunan delapan menara apartemen setinggi 12 lantai dengan total sekitar 2.200 unit hunian.

Fahri menjelaskan, konsep TOD mengintegrasikan hunian dengan transportasi massal guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi mobilitas warga.

Selain di Jakarta, proyek serupa juga direncanakan di sejumlah kota besar, seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya, dengan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia.

“Pengembangan hunian di sekitar stasiun merupakan langkah strategis untuk menyediakan rumah terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik,” kata Fahri.

Tantangan Birokrasi Jadi Sorotan

Meski demikian, Fahri mengakui program ini masih terkendala birokrasi dan kesiapan kelembagaan, termasuk di internal Kementerian PKP yang relatif baru.

Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang memperlambat realisasi di lapangan.

Dengan berbagai catatan tersebut, pemerintah diharapkan mampu mempercepat reformasi kebijakan perumahan agar target 3 juta rumah per tahun dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.