Pengamat: Prabowo Harus Tegaskan Politik Non-Blok di Tengah Eskalasi Konflik Iran

MONITOR, Jakarta – Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran semakin memicu ketegangan geopolitik global. Di tengah meningkatnya polarisasi kekuatan dunia, Indonesia dinilai perlu menegaskan kembali posisi politik luar negeri bebas aktif dengan tetap berpegang pada semangat Gerakan Non-Blok.

Pengamat Politik Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Khamami Zada, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menjaga konsistensi diplomasi Indonesia agar tidak terseret dalam rivalitas blok kekuatan global yang semakin tajam.

Menurutnya, konfigurasi geopolitik saat ini memperlihatkan polarisasi baru antara kubu Amerika Serikat dan Israel di satu sisi dengan Iran yang mendapat dukungan politik dari Rusia dan China di sisi lain. Kondisi ini berpotensi menyeret banyak negara ke dalam blok kekuatan besar.

“Indonesia harus tetap berada dalam koridor politik bebas aktif yang berporos pada semangat Gerakan Non-Blok. Polarisasi antara kubu Amerika Serikat–Israel dan Iran yang didukung Rusia serta Cina tidak boleh membuat Indonesia terseret dalam kepentingan blok kekuatan global,” ujar Khamami di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Guru Besar Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan bahwa posisi Indonesia harus berpijak pada prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional, di mana setiap negara memiliki hak menentukan nasibnya tanpa intervensi militer.

Ia juga menilai konflik yang semakin memanas di Timur Tengah menunjukkan pentingnya mengembalikan peran lembaga multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai mekanisme penyelesaian konflik global.

“Mengembalikan peran PBB menjadi penting agar konflik Timur Tengah kembali ke meja diplomasi dan negosiasi. Tanpa itu, konflik berpotensi meluas dan mengancam stabilitas global,” tegasnya.

Khamami menambahkan bahwa wibawa PBB saat ini tengah diuji di tengah dinamika politik global. Dominasi negara-negara besar dalam mengambil langkah unilateral kerap membuat mekanisme multilateral kehilangan daya tawarnya.

“Ketika negara-negara besar bertindak sepihak dalam konflik internasional, marwah PBB ikut dipertaruhkan. Padahal lembaga inilah yang seharusnya menjadi penjamin penyelesaian konflik secara damai,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai Indonesia memiliki peluang memainkan peran strategis sebagai kekuatan diplomatik penyeimbang yang mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

“Dengan konsisten pada politik bebas aktif dan semangat Gerakan Non-Blok, Indonesia dapat berperan sebagai penyejuk dalam konflik global yang semakin memanas,” kata Khamami.

Ia pun mendorong Presiden Prabowo agar menegaskan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik melalui diplomasi dan perdamaian.

“Perang bukanlah solusi bagi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi internasional,” pungkasnya.