Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid (kiri). /Foto: kemenhaj.go.id
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengapresiasi langkah inovatif pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pembagian kartu Nusuk sejak di embarkasi. Terobosan ini dinilai sebagai bentuk nyata peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan jemaah.
Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Rabu (11/02/2026). Menurutnya, pembagian Nusuk sejak di Embarkasi membantu jemaah memperoleh kepastian layanan lebih awal sehingga dapat lebih fokus mempersiapkan ibadah di Tanah Suci.
“Kami mengapresiasi inovasi pembagian Nusuk di Embarkasi. Meski biaya haji tahun ini mengalami penurunan, kualitas layanan tetap dijaga optimal. Ini menunjukkan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak jemaah,” ujar Abdul Wachid.
Ia menegaskan, pemerintah tetap memastikan layanan dasar jemaah terpenuhi dengan baik, termasuk konsumsi jemaah yang disediakan tiga kali sehari selama pelaksanaan ibadah haji. Kepastian layanan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi fisik jemaah, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
“Jemaah harus merasa tenang. Hak-haknya tetap terpenuhi, mulai dari akomodasi, konsumsi makan tiga kali sehari, hingga kemudahan layanan administratif. Ini bagian dari haji yang berorientasi pelayanan,” tambahnya.
Manasik Haji Nasional juga menjadi sarana strategis untuk menyosialisasikan kebijakan haji terbaru, penguatan pemahaman manasik, serta pentingnya istithaah kesehatan. Dalam kegiatan ini, jemaah juga diingatkan mengenai hak, kewajiban, dan keringanan (rukhshah) bagi lansia dan disabilitas, agar ibadah dapat dilaksanakan dengan sah dan nyaman.
DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inovasi dan perbaikan layanan haji yang berpihak kepada jemaah.
“Haji bukan sekadar soal biaya, tetapi soal kualitas layanan dan keberpihakan negara kepada jemaah. Inovasi seperti pembagian Nusuk di embarkasi membuktikan bahwa pelayanan tetap optimal meskipun biaya diturunkan,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama mengusulkan agar perceraian ditunda sebelum ada rekomendasi konsultasi dari Badan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan…
MONITOR, Aceh Jaya - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Pakar Kelautan dan Perikanan, Prof.…
MONITOR, Jakarta - Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin memastikan pihaknya siap mentransfer anggaran Ditjen Penyelenggaraan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Wakil Menteri Pertahanan…