HANKAM

Analis Intelijen dukung Polri Tetap di bawah Presiden, ini Alasanya

MONITOR, Jakarta – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah DPR RI yang menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah komando Presiden. Menurutnya, sikap DPR ini penting untuk menjaga kejelasan arah politik hukum dan stabilitas kelembagaan Polri.

Pria yang akrab dipanggil Simon itu menilai penegasan tersebut menunjukkan DPR memahami pentingnya kepastian posisi Polri dalam arsitektur negara demokrasi. “DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat. Ini memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu,” ujar Simon kepada media, Jum’at (30/1/2026).

Ia mengatakan kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Perdebatan berkepanjangan soal struktur, menurutnya, justru berpotensi mengganggu konsentrasi organisasi. “Polri butuh kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut,” kata Simon.

Simon juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik. Ia melihat Polri memilih menjaga kinerja dan stabilitas internal dibanding terlibat dalam polemik publik. “Sikap tenang dan profesional Polri patut diapresiasi,” kata Simon.

Menurut Simon, menempatkan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang logis dalam sistem presidensial karena garis tanggung jawab menjadi jelas. Namun ia menegaskan bahwa posisi tersebut harus selalu diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas. “Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol tetap kunci,” katanya.

Ia menilai DPR memahami keseimbangan tersebut sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis. Stabilitas kelembagaan, menurut Simon, juga merupakan bagian dari agenda reformasi. “Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur, tapi memastikan sistem berjalan sehat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Simon berharap kedudukan Polri di bawah langsung Presiden adalah hal strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dia berharap Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ujarnya.

Recent Posts

Kemenag dan Kemenhaj Sinergi Kawal Transisi Pelayanan Haji 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo H.R.…

2 menit yang lalu

IKI Cetak Rekor Tertinggi dalam 49 Bulan

MONITOR, Jakarta - Kinerja sektor industri pengolahan nasional mengawali tahun 2026 dengan tren yang semakin…

3 jam yang lalu

Pemerintah Integrasikan Data Lintas Kementerian demi Pemerataan Guru

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bersama jajaran kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK terus melakukan…

8 jam yang lalu

Panglima TNI Lantik 260 Perwira Prajurit Karier Progsus 2026

MONITOR, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik dan mengambil…

9 jam yang lalu

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat awal  Ramadan 1447 Hijriah pada 17…

11 jam yang lalu

Kasum TNI Tinjau Pembangunan Huntara dan Huntap di Tapanuli Selatan

MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua…

15 jam yang lalu