Exit Meeting BPK, Kemenag Optimistis Pertahankan Opini WTP

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa rangkaian pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Exit Meeting BPK RI atas Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Selasa (27/1/2026).

Sekjen menekankan bahwa Kemenag tidak memandang audit sebagai sekadar rutinitas administratif. “Kegiatan ini adalah bagian integral dari upaya memperkuat manajemen kinerja berbasis akuntabilitas publik. Ini adalah bentuk check and balances agar setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan umat,” ujar Sekjen.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen memaparkan capaian signifikan terkait serapan anggaran. Berdasarkan data aplikasi Mangsakti per 27 Januari 2026, status pagu minus Kementerian Agama tahun 2025 kini telah dinyatakan nihil.

“Berkat kerja keras seluruh satuan kerja yang bersinergi dengan Kementerian Keuangan, pagu minus sudah berhasil kita selesaikan. Kami berharap capaian ini selaras dengan hasil penilaian dari tim pemeriksa BPK,” lanjutnya.

Capaian positif ini memperkuat optimisme Kemenag untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut. Kamaruddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat waktu.

Senada dengan Sekjen, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa exit meeting ini menandai berakhirnya tahap pemeriksaan lapangan untuk Semester II Tahun 2025.

Widhi mengingatkan jajaran Kemenag untuk mencermati poin-poin dalam laporan hasil audit. “Kami membuka ruang komunikasi jika ada hal yang perlu dijelaskan. Harapan kami, hasil audit ini menjadi bahan perbaikan berkelanjutan bagi Kemenag,” ungkap Widhi.

Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK RI atas pendampingan profesional yang diberikan selama ini. Ia kembali mengingatkan jajarannya bahwa fokus utama bukan hanya pada angka, melainkan pada integritas.

“Yang terpenting adalah menjaga substansi dan integritas penggunaan keuangan negara. Orientasi kita harus tetap pada manfaat maksimal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag pusat, serta tim pemeriksa baik dari BPK RI maupun Kemenag.