MONITOR, Jakarta – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada awal masa sidang tahun 2026. Rapat perdana tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan dinyatakan terbuka untuk umum setelah memenuhi ketentuan kuorum.
Dalam pembukaannya, Hetifah menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 sekaligus menandai rapat tersebut sebagai rapat pertama Komisi X DPR RI pada masa sidang tahun ini. Ia juga mengapresiasi kehadiran dan antusiasme para anggota serta jajaran pimpinan Perpusnas RI yang dipimpin langsung oleh Kepala Perpusnas RI, Aminuddin Aziz.
Hetifah menekankan bahwa tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan dan program strategis Perpusnas, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pagu anggaran Perpusnas RI pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp377,99 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp721,68 miliar, dengan anggaran efektif setelah pemblokiran sebesar Rp589,59 miliar.
“Keterbatasan anggaran Perpusnas ini sangat serius dan memiliki konsekuensi besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang tegas mengenai dampaknya serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Perpusnas untuk mengatasinya,” tegas Hetifah di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Komisi X DPR RI juga meminta penjelasan mengenai pemblokiran anggaran pada tahun sebelumnya, potensi hambatan terhadap pencapaian target Rencana Strategis Perpusnas 2025–2029, serta unit-unit kerja yang belum memperoleh alokasi anggaran memadai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas RI Aminuddin Aziz dalam paparannya menyampaikan evaluasi kinerja anggaran tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pagu awal Perpusnas tahun 2025 sebesar Rp721,65 miliar mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp132,09 miliar, sehingga anggaran efektif menjadi Rp589,59 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai 98,93 persen atau sekitar Rp583,26 miliar, dengan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp6,33 miliar.
Dari sisi kinerja unit kerja, Aminuddin menyebutkan bahwa realisasi tertinggi berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, sementara realisasi terendah terdapat pada unit standardisasi dan akreditasi dengan nilai sekitar Rp89,96 miliar.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah indikator kinerja strategis, seperti tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), masih dalam tahap finalisasi data. Hingga saat ini, data yang relatif lengkap baru diterima dari 121 kabupaten/kota, sementara 267 kabupaten/kota lainnya masih memiliki tingkat pelaporan di bawah 40 persen. Selain itu, data tingkat provinsi baru mencakup delapan provinsi.
“Kami menargetkan akhir bulan ini seluruh data dapat dilengkapi, dan pada 2 Februari mendatang tingkat kegemaran membaca serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat akan kami publikasikan,” jelas Aminuddin.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025, Aminuddin menyampaikan bahwa Perpusnas memperoleh pagu sebesar Rp232,47 miliar dengan tingkat penyaluran mencapai 90,62 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan, perluasan, dan renovasi gedung perpustakaan, pengadaan peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, serta bahan perpustakaan sesuai perencanaan yang ditetapkan melalui Bappenas.
Rapat selanjutnya dijadwalkan diisi dengan pendalaman materi serta tanggapan dan pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR RI terkait paparan Perpusnas RI, khususnya menyangkut efektivitas program literasi nasional di tengah keterbatasan anggaran.
 dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada awal masa sidang tahun 2026. Rapat perdana tersebut dipimpin langsung oleh Ketua){kind=link}