Rakyat Terancam Kembali Terhimpit, Prof Rokhmin Ingatkan Negara Perkuat On-Farm dan Hilirisasi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan dan perikanan Prof. Rokhmin Dahuri mengeluarkan peringatan serius kepada pemerintah. Ia menilai, tanpa perubahan arah kebijakan yang tegas dan berbasis produktivitas riil, rakyat berpotensi kembali menghadapi kesulitan ekonomi, terutama di sektor pangan dan pertanian strategis.

Menurut Prof. Rokhmin, problem utama pembangunan pertanian nasional bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan salah arah prioritas kebijakan. Negara dinilai terlalu sibuk mengejar ekspansi dan proyek-proyek besar, namun abai pada penguatan sektor on-farm—yakni produksi di tingkat petani—serta hilirisasi yang memberi nilai tambah.

“Kalau on-farm tidak kuat, maka off-farm dan industri hilir pasti rapuh. Dan kalau hilirisasi gagal, rakyat hanya jadi penonton dari kekayaan alamnya sendiri,” tegas Prof. Rokhmin.

Produktivitas Bukan Ekspansi

Prof Rokhmin secara khusus menyoroti kebijakan pembukaan lahan baru, termasuk rencana ekspansi perkebunan di wilayah sensitif seperti Papua. Ia mengingatkan bahwa peningkatan produksi tidak identik dengan perluasan lahan, apalagi jika berisiko merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Indonesia, kata dia, justru memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada melalui peremajaan tanaman, teknologi pertanian, pembiayaan yang tepat sasaran, serta pendampingan petani secara berkelanjutan.

Pendekatan ini dinilai lebih rasional, efisien, dan berkeadilan—sekaligus sejalan dengan agenda keberlanjutan lingkungan.

Hilirisasi: Kunci Nilai Tambah dan Lapangan Kerja

Kritik paling tajam diarahkan pada pola ekonomi ekstraktif yang masih mendominasi. Rokhmin menyoroti fakta bahwa sebagian besar komoditas strategis Indonesia, termasuk kelapa sawit, masih diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Akibatnya, nilai tambah dinikmati negara lain, sementara petani dan pekerja dalam negeri hanya memperoleh manfaat minimal. Padahal, hilirisasi terbukti mampu menciptakan multiplier effect besar: mulai dari industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan UMKM.

“Negara yang kuat bukan negara yang mengekspor bahan mentah, tapi yang mengolah dan menguasai rantai nilai,” ujar Rokhmin.

Ancaman Nyata bagi Ekonomi Rakyat

Jika pola kebijakan ini terus berlanjut, Prof. Rokhmin memperingatkan dampak berlapis: pendapatan petani stagnan, ketergantungan pada harga global semakin tinggi, ketimpangan wilayah melebar, dan daya beli rakyat tertekan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan ketahanan pangan nasional dan menjerumuskan Indonesia ke dalam paradoks klasik: kaya sumber daya, tetapi rakyatnya tetap rentan.

Ujian Serius bagi Pemerintah

Pernyataan Prof Rokhmin sekaligus menjadi ujian serius bagi konsistensi kebijakan pemerintah. Hilirisasi kerap digaungkan sebagai agenda strategis nasional, namun implementasinya dinilai masih elitis dan belum menyentuh fondasi utama: petani, nelayan, dan produsen primer.

“Tanpa keberpihakan nyata pada on-farm dan industri pengolahan dalam negeri, hilirisasi berisiko berubah menjadi jargon kosong,” katanya.

Pesan Prof. Rokhmin jelas mengatakan masa depan ekonomi rakyat ditentukan oleh keberanian negara membenahi hulu dan menguasai hilir. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka statistik—bukan kesejahteraan yang dirasakan.

“Dan ketika negara gagal belajar dari kesalahan lama, rakyatlah yang kembali harus menanggung risikonya,” pungkasnya.