Pemerintah Siapkan Bantuan Pendidikan dan Keagamaan untuk Aceh-Sumatra

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menetapkan penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas nasional. Kementerian Agama menyiapkan bantuan untuk pemulihan pascabencana, khususnya bagi fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan yang terdampak.

Penegasan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanganan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). RTM digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar seluruh kementerian/lembaga mengerahkan sumber daya nasional secara terpadu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Menteri Agama menyampaikan bahwa kerusakan pada fasilitas pendidikan keagamaan di Aceh dan Sumatra tergolong signifikan, mencakup sekitar 470 madrasah, 322 pondok pesantren, serta 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sebagai langkah konkret, Kemenag telah mengalokasikan anggaran dan aset guna mendukung pemulihan fisik maupun operasional lembaga-lembaga tersebut.

“Besok kami akan berangkat ke Aceh. Ada bantuan sekitar Rp26 miliar yang disiapkan. Bantuan ini bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga kami memberikan tanah wakaf untuk mendukung pemulihan,” ujar Menteri Agama.

Selain penyaluran bantuan, Menteri Agama juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan penggalangan dana yang mengatasnamakan Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi tersebut merupakan prioritas nasional. Pemerintah, sesuai arahan Presiden, menjamin ketersediaan anggaran yang memadai serta mendorong penyelesaian berbagai kendala regulasi dan birokrasi agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan optimal.

Menko PMK juga melaporkan progres signifikan di lapangan, termasuk terbukanya sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi, pemulihan akses listrik, distribusi BBM dan LPG, serta ketersediaan logistik yang terus diupayakan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga telah memulai pembangunan hunian sementara (Huntara) dan menyiapkan tahapan menuju hunian tetap (Huntap), seiring dengan asesmen lokasi relokasi warga.

Dari sisi perlindungan sosial, Kementerian Sosial menyiapkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta per jiwa, santunan luka berat Rp5 juta, serta jaminan hidup (Jadup) selama tiga bulan bagi penyintas yang tinggal di Huntara atau Huntap. Selain itu, Kemensos mengoperasikan 39 dapur umum di tiga provinsi dengan produksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari, serta menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi tahap awal.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa layanan kesehatan berangsur pulih. Di Aceh, 62 dari 65 rumah sakit telah kembali beroperasi, sementara sebagian puskesmas masih dalam tahap perbaikan akibat kerusakan berat. Di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, seluruh rumah sakit telah beroperasi. Fokus penanganan kesehatan kini diarahkan pada pencegahan penyakit pascabencana dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan.

Sementara itu, Perum Bulog memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Stok beras nasional mencapai lebih dari 3,5 juta ton, dengan cadangan yang cukup di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan melalui sinergi dengan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah, termasuk ke wilayah terpencil melalui jalur darat, laut, dan udara.

Dukungan teknologi turut diperkuat melalui peran BRIN yang menyediakan data citra satelit untuk mendukung respons darurat hingga tahap rekonstruksi. BRIN juga mengerahkan drone pemantauan, teknologi pendeteksi bawah tanah, serta unit Arsinum yang mampu mengolah air banjir dan lumpur menjadi air siap minum bagi masyarakat terdampak.

Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait agar rehabilitasi fasilitas keagamaan berjalan lancar. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan pendidikan dan keagamaan, sekaligus mendukung target pemerintah untuk membangun kembali wilayah terdampak secara lebih kuat, aman, dan berkelanjutan.