NASIONAL

Menag Ungkap Peran Penting Mediator Negara dan Umat

MONITOR, Tangerang – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Menag saat memberikan keynote speech pada pembukaan lokakarya Kementerian Agama, Senin (15/12/2025).

“Kalau negara terlalu kuat mengatur agama, otonomi agama akan mengerdil dan fungsi kritiknya hilang. Sebaliknya, jika agama terlalu detail mempengaruhi negara, kita bisa tergelincir menjadi negara agama. Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” kata Menag Nasaruddin.

Menag menjelaskan, tantangan keumatan saat ini semakin kompleks karena adanya jarak antara ajaran agama yang cenderung normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Menurutnya, kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan agama agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.

“Agama sering dipersepsikan dogmatis dan statis, sementara lingkungan sosial kita menuntut kebebasan dan rasionalitas. Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.

Menag juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik. Ia menyebut, pemimpin dan lembaga keagamaan harus tetap mandiri agar dapat menjalankan fungsi kritik terhadap negara secara sehat.

“Kaki kita memang berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Kalau keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara sama-sama bisa melemah,” ujar Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, peran Kementerian Agama sebagai penghubung antara negara dan civil society menjadi kunci dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah perubahan sosial global yang semakin cepat. “Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang, bukan terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” pungkasnya.

Recent Posts

IPW Nilai Perpol 10/2025 sebagai Langkah Berani Kapolri Hadapi Badai ‘VUCA’

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik hukum pasca-terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor…

10 menit yang lalu

Analis Nilai Perkap 10/2025 terkait Penugasan Polri di Luar Struktur Masih Dalam Koridor Konstitusional

MONITOR, Jakarta - Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor…

3 jam yang lalu

Kementerian Agama Rumuskan Outlook Kehidupan Beragama 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai merumuskan arah kebijakan keagamaan 2026 melalui penyusunan Outlook Kehidupan…

5 jam yang lalu

UIN SMH Banten Jalin Kolaborasi dengan BDK Denpasar Perkuat Moderasi Beragama dan Ekoteologi

​MONITOR, Denpasar - Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten memperluas jejaring…

6 jam yang lalu

Industri Ikan Hias Berpotensi Besar Ciptakan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Berkelanjutan

MONITOR, Bogor - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri,…

13 jam yang lalu

Lantik Pengurus Alumni, Fathan Subchi ajak PMII Ciputat jaga Tradisi Intelektual

MONITOR, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII),…

14 jam yang lalu