Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Ini Langkah Kemenag Bangun Transparansi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai upaya menghadirkan layanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa seluruh langkah strategis yang dilakukan Kemenag berorientasi pada pemenuhan hak publik atas informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penegasan ini disampaikan Thobib dalam wawancara khusus bersama detikcom di Jakarta, Selasa (09/12/2025).

Thobib menjelaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi kini menjadi arus utama dalam tata kelola Kemenag. Selain kewajiban regulatif, transparansi disebutnya sebagai bagian dari pelayanan dasar negara kepada masyarakat. “Bagi Kemenag, transparansi pada pelayanan publik adalah hak masyarakat sesuai amanat UU KIP,” ujarnya.

Dengan lebih dari 4.000–5.000 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, Kemenag melakukan konsolidasi rutin melalui breakfast meeting dua mingguan bersama pimpinan satker. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis untuk menyampaikan arah kebijakan, termasuk penguatan narasi ekoteologi berbasis iman yang tengah menjadi prioritas Menteri Agama.

“Bagaimana kita mencintai lingkungan sesuai amanat agama dan keyakinan kita masing-masing, itu menjadi pesan penting yang terus kami gaungkan,” tambah Thobib.

Thobib memaparkan sejumlah capaian Kemenag dalam peningkatan kualitas keterbukaan informasi, terutama lewat digitalisasi layanan. Melalui website Kemenag.go.id dan Pusaka SuperApp, masyarakat kini dapat mengakses layanan berdampak seperti informasi nikah online, alur pendaftaran, hingga fitur cek penghulu.

“Semua ini kita kembangkan agar masyarakat bisa mengakses layanan secara mudah dan cepat,” jelasnya.

Namun ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah pemeliharaan aplikasi dan pembaruan data. Dengan jumlah satker yang sangat besar, memastikan akurasi data menjadi pekerjaan yang membutuhkan pengawasan dan pelatihan berkelanjutan.

“Kita selalu memberikan pembinaan kepada admin di seluruh satker agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data,” tegasnya.

Dalam aspek komunikasi publik, Thobib menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih diksi pemberitaan agar tidak menimbulkan salah tafsir. Ia mencontohkan polemik istilah Natal bersama Kemenag yang sering dimaknai keliru oleh sebagian masyarakat.

“Natal bersama Kemenag itu maksudnya adalah kebersamaan umat Kristen Protestan dan Katolik, bukan mencampuradukkan ajaran agama. Kemenag tidak pernah memfasilitasi perayaan lintas agama,” tegasnya.

Thobib mengatakan media sosial kini menjadi garda depan sosialisasi layanan publik Kemenag. Masyarakat dapat mengakses beragam informasi terverifikasi, mulai dari jadwal waktu salat hingga konsultasi fikih yang telah melalui proses verifikasi para ahli.

“Data-data ini sudah melalui verifikasi ketat,” ujarnya.

Tren Keterbukaan Informasi Meningkat di Daerah dan PTKN

Thobib juga mengungkapkan bahwa indeks keterbukaan informasi di lingkungan Kemenag mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, hanya 16 kantor wilayah yang masuk kategori informatif. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 20. Di tingkat perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN), jumlah kampus informatif diproyeksikan naik dari 5 menjadi 16.
“Target kita, seluruh satker Kemenag benar-benar informatif untuk masyarakat,” tandasnya.

Menutup wawancara, Thobib menegaskan bahwa penguatan keterbukaan publik bukan jargon atau sekadar kampanye. Kemenag telah menyiapkan anggaran, instrumen monitoring dan evaluasi, serta regulasi yang memastikan implementasi keterbukaan berjalan dengan baik.

“Ini bukan slogan. Kemenag benar-benar memiliki komitmen keterbukaan publik yang kuat,” pungkasnya.