MUI Dukung Seruan Taubatan Nasuha Struktural Menko Muhaimin Iskandar

MONITOR, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh terhadap seruan seruan Taubatan Nasuha (pertobatan sejati) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua Wantim MUI, KH. Zainut Tauhid Sa’adi menilai seruan taubatan nasuha bukan sekadar panggilan moral, melainkan refleksi atas kondisi darurat bangsa yang menunjukkan adanya kaitan nyata antara musibah di bumi dengan perbuatan manusia.

Hal itu kata Zainut sebagaimana firman Allah SWT  QS. Ar-Rum [30]: 41, dalam ayat tersebut disampaikan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali.

Besarnya korban jiwa dan kerugian infrastruktur yang terus berulang akibat bencana alam dahsyat di berbagai wilayah adalah indikasi nyata dan tragis dari kelalaian sistemik, kealpaan preventif, dan kegagalan pejabat publik dalam menjalankan amanah konstitusional.

“Bencana alam memang tak terhindarkan, namun skalanya yang masif dan besarnya jumlah korban yang kita derita adalah harga mahal dari kelalaian manajerial dan struktural. Kelalaian ini terutama terletak pada pengabaian mitigasi, penegakan hukum tata ruang, dan perlindungan kawasan resapan air,” Ujar Zainut.

MUI secara spesifik menyoroti dan mendesak introspeksi total pada kementerian yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan lingkungan, kehutanan, dan investasi, yaitu Kementerian Kehutanan, Investasi/BKPM dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

MUI menilai, wajar jika kementerian ini menjadi sorotan utama karena:

1. Faktor Kausalitas Utama: Kewenangan mereka—mulai dari penerbitan izin investasi yang berpotensi merusak hutan, kegagalan pengelolaan hutan, hingga lemahnya pengawasan kawasan lindung—adalah faktor kausalitas utama yang mengubah potensi bencana alam menjadi tragedi massal.

2. Sikap defensif yang tidak tepat: Sungguh tidak produktif jika para pejabat di kementerian ini malah bersikap defensif atau menolak menyadari tanggung jawabnya. Seruan Taubatan Nasuha harus dijadikan cambuk moral untuk introspeksi mendalam, bukan untuk direspons dengan kemarahan.

*Desakan Aksi Nyata (Pertobatan Struktural)*

MUI mendesak Pemerintah, khususnya kementerian-kementerian terkait, untuk segera melakukan pertobatan manajerial dan struktural melalui langkah-langkah konkret berikut:

*Introspeksi dan Penegakan Hukum Lingkungan*

1. Evaluasi Total Izin Investasi: Mengevaluasi dan mencabut izin-izin investasi yang berpotensi memicu bencana ekologis, seperti banjir bandang dan tanah longsor, di kawasan lindung dan resapan air.

2. Penegakan Hukum Lingkungan: Memastikan penegakan hukum lingkungan yang adil, tegas, dan tanpa pandang bulu terhadap korporasi atau oknum perusak lingkungan.

*Reformasi Fundamental Penanggulangan Bencana*

1. Penguatan Mitigasi dan Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang serius, transparan, dan memadai untuk penguatan early warning system (sistem peringatan dini) dan infrastruktur perlindungan bencana.

2. Sinergi Tanpa Ego Sektoral: Menghilangkan hambatan birokrasi dan ego sektoral antar-lembaga agar penanganan tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan terkoordinasi.

3. Penyederhanaan Bantuan Korban: Memangkas prosedur penyaluran bantuan kepada korban bencana untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu, tanpa ada ruang untuk penyelewengan dan tumpang tindih.

“Sebaiknya para pejabat tidak saling lempar tanggung jawab. Mari kita jadikan musibah ini sebagai momentum emas untuk melakukan pertobatan manajerial dan struktural secara kolektif,”

MUI menyerukan agar rasa penyesalan kolektif ini segera diubah menjadi komitmen baru yang teguh dalam menjalankan amanah dengan integritas, profesionalitas, dan mengutamakan keselamatan rakyat, demi masa depan bangsa yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana.