NASIONAL

Bank Penyalur KUR Minta Agunan, Kornas GP UMKM: Laporkan ke Kami!

MONITOR, Jakarta – Koordinator Nasional (Kornas) Gabungan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (GP UMKM) membuka layanan hotline bagi para pelaku usaha yang diminta memberikan agunan saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank-bank penyalur KUR. Langkah ini diambil untuk merespons banyaknya laporan pelaku UMKM yang merasa dipersulit saat mengakses pembiayaan.

Koornas GP UMKM Atang Sutiana menegaskan bahwa aturan mengenai KUR tanpa agunan hingga Rp100 juta telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2023. Karena itu, permintaan jaminan oleh bank pada pengajuan di bawah batas tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Kalau ada pelaku usaha kecil yang diminta agunan oleh pihak bank, laporkan ke kami,” ujar Atang dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

Atang menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat menyampaikan keluhan melalui nomor WhatsApp 0822-1058-2144. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya, termasuk meneruskan aduan kepada lembaga berwenang dan bank terkait.

“Kami akan langsung laporkan dan menindaklanjuti ke bank-bank yang diduga meminta agunan,” kata Atang.

Ia menegaskan bahwa pembukaan saluran pengaduan ini bertujuan membantu pelaku UMKM yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan KUR. GP UMKM berharap langkah ini dapat mendorong bank penyalur agar mematuhi aturan dan memberikan pelayanan yang lebih adil.

Sebelumnya, sejumlah pelaku UMKM di berbagai daerah melaporkan masih dimintai jaminan, meski nilai pengajuan KUR berada pada kisaran Rp25 juta hingga Rp100 juta. Tidak sedikit yang diminta menyerahkan BPKB kendaraan sebagai syarat pencairan pinjaman.

GP UMKM mendorong para pelaku usaha untuk tidak ragu melapor apabila mengalami praktik serupa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan penyaluran KUR berjalan sesuai regulasi.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

5 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

6 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

9 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

9 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

9 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

9 jam yang lalu