Realisasi KMA Integrasi, Rektor UIN Jakarta Serahkan SK Pegawai Satuan Pendidikan

MONITOR, Jakarta – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada ratusan pegawai Badan Usaha Satuan Pendidikan yang bertugas di Madrasah Pembangunan, TK Ketilang, dan SMA Triguna Utama. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Auditorium Harun Nasution, Kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (22/11/2025).

Penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 yang mengatur integrasi tiga satuan pendidikan di bawah yayasan ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta. Dengan integrasi tersebut, seluruh guru dan tenaga kependidikan dari tiga lembaga itu kini resmi berada di bawah payung tata kelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rektor UIN Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, MA. Ph.D, mengatakan bahwa integrasi ini menegaskan keseragaman dalam sistem manajemen, tata kelola, dan kebijakan, termasuk terkait penggajian dan honorarium. “Dengan penerimaan SK ini, kerja-kerja pendidikan di tiga yayasan telah terintegrasi. Mereka kini bekerja sebagai guru di bawah payung UIN, sehingga seluruh kebijakan mengikuti regulasi yang berlaku di UIN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, UIN Jakarta berkomitmen mendorong profesionalisme tenaga pendidik dengan penguatan kualitas dan standar kompetensi. “Kami akan mengembangkan sekolah secara profesional, bukan karena kedekatan. Kami juga akan mendampingi dengan para ahli pendidikan dari luar. Sertifikasi kurikulum internasional seperti Cambridge menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Prof Dr Imam Subchi, M.A., menyampaikan bahwa integrasi ini juga mempertegas status tiga lembaga pendidikan tersebut. Menurutnya, meski sebelumnya dikelola oleh yayasan, secara historis sekolah-sekolah itu berdiri di atas lahan negara Kementerian Agama dan menggunakan atribut resmi UIN Jakarta.

“Dengan adanya KMA ini, statusnya menjadi jelas. Harapannya, kesejahteraan karyawan dapat meningkat dan tata kelola semakin baik,” ujarnya.

Guru Besar Antropologi Islam tersebut menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang menerima SK berjumlah ratusan. “Memang belum seluruhnya hadir, tetapi yang tampak sudah ratusan. Kita menunggu yang belum hadir. Yang jelas, kita tegak lurus menjalankan perintah negara berdasarkan KMA,” ucapnya.

Salah satu penerima SK, Ali Ridho, guru di Madrasah Pembangunan, menyambut baik langkah UIN Jakarta tersebut. Dia mengatakan, SK ini memberi kepastian baru bagi masa depan lembaga tempatnya mengajar.

“SK Rektor UIN Jakarta memberikan kepastian hubungan antara Madrasah Pembangunan dengan UIN. Saya berharap sinergi ini terus berjalan baik,” ujarnya.

Menurut Ali Ridho, kembali berada di bawah naungan UIN Jakarta membuka peluang penguatan kualitas pendidikan, terutama karena adanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

“Teori-teori pendidikan yang dikembangkan di kampus bisa diterapkan langsung di madrasah. Saya optimistis ke depan akan lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa sebnarnya sejak awal Madrasah Pembangunan berada di bawah naungan UIN Jakarta. Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan menjadi dikelola yayasan.

“Sebenarnya dari awal yang kita masuk ke Madrasah pembangunan itu, setahu kami sudah di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Cuma dalam perkembangannya kemudian berubah dan ini berarti kembali lagi kepada induknya,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan UIN Jakarta, antara lain Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Ahmad Tholabi S.Ag., S.H., M.H., M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Ali Munhanif M.A., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Din Wahid M.A., Ph.D.

Hadir pula Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Hj Sri Lubis, M.A., Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs H Teguh Sarwono, M.Si., Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prof. Siti Nurul Azkiyah, M.Sc., Ph.D., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Prof. Dr. Khamami, M.A., dan Ketua PLKI Prof. Arif Zamhari M.Ag., Ph.D.