PEMERINTAHAN

Pemerintah Rencana Akan Bangun Pabrik Pakan dan Pembibitan Ayam, Mendukung Peternakan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan investasi Rp 20 triliun guna memperkuat ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Langkah ini dipercaya mampu memperkokoh ketahanan pangan nasional, khususnya penyediaan protein hewani berkualitas bagi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan peternakan ayam menjadi bagian dari hilirisasi pangan nasional yang dipercepat. Upaya ini dilakukan guna menjamin ketersediaan daging ayam dan telur sebagai basis program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Amran menjelaskan, investasi ini akan difokuskan untuk membangun rantai produksi di hulu, dengan pembagian peran antara BUMN dan peternak rakyat.

“BUMN akan bergerak di hulu — mulai dari grandparent stock, parent stock, hingga pembangunan RPHU, cold storage dan olahan hasil ternak. Sementara yang di sektor budidaya atau on farm adalah peternak rakyat UMKM dan koperasi termasuk koperasi desa merah putih (KDMP)” ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Skema ini, menurut Amran, akan menstabilkan harga pakan dan anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) yang selama ini fluktuatif dan sering merugikan peternak kecil.

“Dengan cara ini, harga pakan dan DOC bisa lebih stabil. Peternak kecil jadi terlindungi, sementara konsumen juga tidak terbebani dengan harga tinggi” ujarnya.

Amran menambahkan, “Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka.”

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, memaparkan bahwa rencana pembangunan peternakan ayam ini tengah dikaji secara menyeluruh, dan akan diatur lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian dan Lembaga terkait.

“Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” kata Dony.

Ia menegaskan program akan segera dimulai pasca penetapan infrastruktur dan regulasi bersama pemerintah.

Investasi Rp 20 triliun akan difokuskan pada pembangunan pembibitan modern, pabrik pakan, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional, terutama di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk budidaya ayam pedaging dan ayam petelur akan dilakukan oleh peternak rakyat dibawah naungan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan sebesar Rp 50 triliun.

Pemerintah memastikan, keberadaan BUMN di hulu peternakan akan menjadi penopang stabilitas harga pakan serta anak ayam umur sehari (DOC), serupa fungsi Bulog di perberasan.

“Insya Allah ke depan harga lebih stabil, peternak tidak rugi. Itu yang kita jaga,” tambah Amran.

Ia juga menegaskan bahwa program ini bukan membangun usaha dari nol, melainkan memperkuat sistem dan ekosistem produksi yang sudah berjalan agar lebih efisien dan berdaya saing.

Pemerintah memproyeksikan, ekosistem terintegrasi ini akan menciptakan hingga tiga juta lapangan kerja baru dalam empat tahunan ini mendatang, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Seluruh aspek pembangunan akan dinaungi regulasi kuat melalui Perpres atau SKB antar kementerian, dengan pendanaan yang dikelola Danantara Indonesia.

Dengan keterlibatan peternak kecil dan BUMN, pasokan ayam dan telur nasional diharapkan tetap terjaga, harga stabil, serta kontribusi peternak rakyat semakin meningkat untuk ketahanan pangan bangsa.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

1 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

2 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

5 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

5 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

5 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

5 jam yang lalu