DPR Dorong Pemerintah Aktif Upayakan Mediasi Perdamaian di Sudan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik Sudan. Dorongan ini menyusul usulan Pemerintah Sudan untuk melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam proses negosiasi damai antara Tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” kata Sukamta, Jumat (7/11/2025).

“Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” sambungnya.

Sebagai informasi, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali, menyampaikan bahwa Sudan menginginkan proses mediasi yang lebih inklusif dengan melibatkan pihak yang memiliki kapasitas diplomasi konstruktif di kawasan, termasuk Turki dan Qatar, agar tercipta kesepakatan damai yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Yassir Mohammed Ali di Jakarta pada Kamis (5/11).

Adapun konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

Setidaknya, sebanyak 150.000 orang tewas dan 14 juta orang mengungsi, dan 24 juta orang menderita kelaparan di Sudan dalam perang yang berlangsung sejak April 2023. Angka tersebut terus bertambah seiring konflik yang terjadi hingga saat ini.

Perang Sudan kini disebut sebagai tragedi kemanusiaan terburuk abad ke-21. Melalui foto citra satelit, Laboratorium Universitas Yale, Amerika Serikat mendapati 31 lokasi yang diduga menjadi tempat pembantaian massal.

Dari angkasa, terlihat tanah padang pasir dipenuhi semburat merah penanda darah yang membentuk genangan meluas di beberapa tempat, seperti markas militer, universitas, dan rumah sakit, di kota Al-Fashir.

Terbaru, serangan pesawat tak berawak oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter menewaskan setidaknya 43 orang di Kordofan Utara, Sudan tengah, kata seorang pejabat setempat, Senin (3/11). Sementara 37 lainnya dilaporkan terluka.

Pertempuran sengit antara RSF dan militer Sudan telah berlangsung sejak April 2023. Pada Maret, militer Sudan mengumumkan bahwa pihaknya berhasil mengusir para pemberontak dari ibu kota negara itu, Khartoum.

Namun, RSF pada April menggencarkan serangan di wilayah barat dan selatan Sudan dan mengumumkan terbentuknya pemerintah tandingan.

Menurut Sukamta, upaya mediasi perdamaian sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

“Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework,” ujar Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” lanjut Sukamta.

Pimpinan komisi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri DPR itu juga menekankan urgensi penyelesaian konflik di Sudan mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk. Apalagi dalam laporan PBB, kata Sukamta, jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

“Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan,” jelasnya.

Sukamta pun menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

“Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” pungkasnya.