PARLEMEN

Soroti Temuan Mikroplastik di Air Hujan, DPR Minta Kemenkes Beri Penjelasan Ilmiah

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengungkap adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di berbagai kota besar di Indonesia.

Menurut Netty, temuan tersebut harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya pengendalian polusi plastik serta melindungi kesehatan publik, khususnya yang berkaitan dengan kulit dan sistem pernapasan.

“Temuan mikroplastik di air hujan menunjukkan betapa luasnya dampak pencemaran plastik terhadap kehidupan kita. Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga kesehatan publik yang perlu mendapat perhatian lintas sektor,” ujar Netty, Rabu (5/11/2025).

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil penelitian terbaru yang mengungkap adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Penelitian tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2022, dipimpin oleh Profesor Riset BRIN di bidang oseanografi, Muhammad Reza Cordova.

Dari hasil pengujian, timnya menemukan keberadaan mikroplastik di seluruh sampel air hujan yang dikumpulkan. Partikel yang terdeteksi umumnya berupa fragmen plastik kecil dan serat sintetis, dengan jenis yang diduga berasal dari poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena.

Menurut BRIN rata-rata ditemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi setiap harinya di kawasan pesisir ibu kota.

Terkait hal ini, Netty berharap BRIN bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menindaklanjuti penelitian tersebut dengan kajian yang lebih mendalam dan disampaikan secara komprehensif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang proporsional.

“Kita mengapresiasi riset BRIN ini. Namun, perlu juga penjelasan ilmiah lanjutan dari Kemenkes mengenai tingkat risiko dan dampaknya terhadap kesehatan manusia, termasuk kulit, agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kepanikan,” kata Netty.

Selain itu, anggota komisi yang membidangi kesehatan itu menilai pemerintah perlu memperkuat edukasi publik mengenai langkah-langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan mikroplastik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, pekerja lapangan, dan masyarakat perkotaan.

“Edukasi publik penting. Misalnya, imbauan untuk mencuci kulit setelah kehujanan, memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang menjadi sumber utama mikroplastik,” ujar Netty.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa isu mikroplastik tidak bisa dipisahkan dari persoalan kesehatan dan lingkungan. Oleh karenanya, ia mendorong adanya kerja sama lintas kementerian untuk memperkuat riset, pemantauan, serta kebijakan pengendalian polusi plastik.

“Kita perlu kerja bersama lintas kementerian untuk memastikan udara, air, dan tanah kita bersih dari partikel berbahaya. Penanganan mikroplastik adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Netty.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

5 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

10 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

10 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

10 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

10 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

10 jam yang lalu