Puan Pastikan DPR Akan Segera Kaji Isu Utang Whoosh dengan Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi soal polemik utang di balik proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Puan memastikan, DPR akan segera membahas dan mengkaji perihal tersebut dengan pemerintah.

“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Puan menyebut, DPR akan mengonfirmasi bagaimana pandangan pemerintah terhadap isu utang Whoosh yang dibangun pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal kondisi keuangan negara baik saat proyek itu dibangun, maupun situasi keuangan pada hari ini.

“Kemudian (kita lihat) bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” ungkap Puan.

Puan memastikan, DPR bersama pemerintah akan mencari solusi yang tepat agar keuangan negara tidak berlarut-larut mengalami kerugian.

“Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” tuturnya.

Sebelumnya, Puan telah menyatakan bahwa DPR akan membahas polemik utang Whoosh pada masa sidang ini. Hal itu disampaikan Puan saat membuka masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna ke-7 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa DPR akan segera membahas berbagai isu.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat,” kata Puan.

Puan pun memaparkan isu-isu yang dimaksud itu, diantaranya, penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur, dan penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kemudian, DPR akan membahas percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM untuk SPBU swasta, pengaturan konten online pada platform digital, serta percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“DPR juga akan mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG, pelaksanaan Program Magang Nasional, dan mengevaluasi Program 3 Juta Rumah,” kata Puan.

Puan menyebutkan, DPR juga akan membahas rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza, evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara), dan permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia.

“Serta membahas penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC),” sebut Puan.

Puan juga menegaskan, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI.

“DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI,” pungkasnya.