DPR Harap RI Dorong Negara OKI Upayakan Penghentian Perang Saudara di Sudan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Sudan yang semakin memburuk. Di mana ada 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga Sudan melarikan diri dari kota El Fasher di tengah kekejaman yang diduga dilakukan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Atas situasi ini, Sukamta menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata, mengingat konflik dalam dua tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

“Gambaran situasinya tampak semakin buruk karena aksi pembunuhan massal yang keji. Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata Sukamta, Selasa (4/11/2025).

Seperti diberitakan, perang saudara di Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah kekerasan dan perebutan kekuasaan antara militer dan pasukan paramiliter menewaskan ratusan ribu orang.

Konflik di Sudan ini bermula dari pertikaian dua jenderal yang dulu pernah bersekutu, namun kini saling memperebutkan kendali atas negeri yang pernah menjanjikan transisi demokrasi itu.

Kedua jenderal tersebut yakni Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dari militer Sudan atau Sudanese Armed Force (SAF) dan Letjen Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti dari pasukan Rapid Support Forces (RSF). Ketegangan kedua jenderal akhirnya berubah menjadi perang besar yang menghancurkan kota demi kota.

Pasca pengepungan selama 18 bulan, RSF berhasil merebut El-Fasher pada akhir Oktober 2025. Kota ini dihuni sekitar 1,2 juta penduduk, dan selama masa pengepungan mereka hidup dari pakan ternak karena tidak ada makanan atau obat yang bisa masuk.

Menurut laporan Sudan Doctors Network dan Al Jazeera, sedikitnya 1.500 hingga 2.000 orang tewas dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota. Video yang diverifikasi menunjukkan pasukan RSF menyiksa dan mengeksekusi warga sipil, serta menyerang rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, lebih dari 26.000 orang melarikan diri dari Kota El Fasher, Ibukota Darfur Utara ke kota Tawila, sementara 177.000 lainnya masih terjebak di El-Fasher tanpa akses bantuan.

Laporan dari Yale Humanitarian Research Lab menggunakan citra satelit menunjukkan tanda-tanda genosida, berupa gundukan besar yang diduga berisi mayat dan genangan darah di sekitar kota.

Sukamta pun menilai, situasi saat ini lebih sulit karena konflik yang terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan. Karena itu, ia menilai upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

“Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam dua tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” ungkap Sukamta.

Pimpinan Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu berpandangan, kemungkinan Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi punya peluang terbesar untuk memberi tekanan. Sebab, kata Sukamta, kedua negara tersebut menurut beberapa laporan memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

“Selain kedua negara tersebut, tentu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) punya tanggung jawab moral untuk menghentikan segera konflik di Sudan. Sudan yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI,” pungkas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Sukamta juga berharap, pemerintah Indonesia dapat mengambil peran untuk mendorong negara-negara OKI agar segera membahas konflik dan masalah kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” pungkas Sukamta.