Pemerintah Tambah Anggaran untuk BLT, DPR: Perkuat UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai kebijakan ini sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir tahun 2025.

“Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” kata Charles, Selasa (21/10/2025).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan penyaluran tambahan BLT senilai Rp900.000 kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025. Program ini merupakan program tambahan dari Kartu Sembako atau BLT Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program BLT Kesejahteraan menargetkan lebih dari 35 juta penerima manfaat dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

Bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan hasil efisiensi anggaran tahun berjalan untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama menjelang akhir tahun. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 30 triliun.

Charles pun menekankan agar desain kebijakan berjalan akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, stimulus sosial seperti BLT tidak hanya penting sebagai respons jangka pendek, tetapi juga harus diarahkan untuk mendorong produktivitas dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

“Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tutur Charles.

Oleh karenanya, anggota komisi DPR membidangi urusan keuangan itu mendorong pemerintah memastikan program tersebut tepat sasaran melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir. Menurut Charles, hal ini guna meminimalisir risiko tumpang tindih, duplikasi, maupun kesalahan sasaran penerima.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran. Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” jelas Legistaltor dari Dapil Jawa Timur IV itu.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Charles berharap program BLT Tambahan diiringi kebijakan lanjutan.

“Tentunya kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan produktif, dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” sebut Charles.

Menurut Charles, BLT adalah pintu masuk, dan bukan akhir dari proses.

“Yang kita tuju adalah masyarakat yang tangguh, tidak bergantung, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan memberdayakan,” paparnya.

Charles pun mengajak semua pihak untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat komitmen kolektif membangun keadilan sosial yang lebih nyata.

“Mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan hadir bukan hanya untuk meredakan situasi, tetapi membawa harapan dan perubahan. Agar bantuan sosial ini tidak hanya menghapus kekhawatiran hari ini, tapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik,” tutup Charles.