Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris. (dok: dpr)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut maraknya kasus keracunan massal yang terjadi dalam di bulan terakhir. Charles bahkan mengkritik masalah keracunan MBG mirip seperti kasus COVID-19 yang korbannya terus bertambah setiap harinya.
Hal itu disampaikan Charles kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Charles mulanya menyebut bahwa program MBG bertujuan mulia, yakni mengentaskan persoalan gizi buruk bagi anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, program yang baik ini hendaknya diikuti oleh pelaksanaan yang baik pula dengan mengkoordinasikan semua pihak terkait.
“Bapak Ibu, saya rasa di sini tidak ada yang meragukan tujuan dan niat baik dari program ini ya. Dan saya rasa, kita semua setuju, tujuan dari program ini bagaimana ke depan kita harus bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia,” kata Charles dalam rapat.
“Namun tentunya niat baik dan tujuan baik harus diikuti juga dengan pelaksanaan yang baik, koordinasi yang baik,” lanjutnya.
Charles pun mengatakan, Komisi IX DPR sejak awal sudah mengingatkan kepada BGN agar bisa berkoordinasi baik dengan lembaga-lembaga lainnya, bahkan bekerja sama dengan BPOM.
“Tetapi beberapa minggu berjalan juga kerjasamanya hanya sebatas mengizinkan Badan POM untuk memberikan pelatihan sampai kejadian kasus, kasus keracunan, kasus keracunan, kasus keracunan,” ungkap Charles.
Charles lantas menyinggung soal pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers beberapa hari lalu, terkait kesepakatan semua lembaga untuk bekerjasama menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menekankan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama.
“Kalau saya lihat, dari press conference yang terjadi kemarin, yang dipimpin oleh Pak Menko sepertinya sudah ada kesepakatan, ada kesepakatan, kesepahaman bahwa lembaga-lembaga ini harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan program ini bisa sukses ya,” tuturnya.
“Saya berharap hal ini bisa terjadi, walaupun kalau kita lihat hari ini saja angka keracunan pangan, angkanya saja enggak bisa sepakat Pak. Angkanya Kemenkes 9.492, angkanya Badan POM 9.089, angkanya BGN 6.457, ya angka saja enggak bisa seragam. Oh mohon maaf kalau dari BGN bukan keracunan makanan lagi tapi terminologinya apa tadi, gangguan-gangguan pencernaan ya,” lanjut Charles.
Charles berharap, perbedaan angka korban keracunan MBG dan terminologi keracunan makanan tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap BGN maupun MBG sebagai program andalan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kerjasama tidak bisa dibangun dengan baik maka public trust terhadap program ini akan semakin turun Pak,” ucap Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Lebih lanjut, Charles menyoroti kritik masyarakat soal penamaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diplesetkan dengan berbagai analogi seperti ‘Makan Beracun Grati’ atau ‘Makan Belatung Gratis’. Masyarakat bahkan mengait-ngaitkan latar belakang Kepala BGN, Dadan Hindayana sebagai ahli serangga yang tidak berkorelasi dengan masalah gizi.
Menurut Charles, hal-hal seperti itu menggambarkan bagaimana masyarakat tidak percaya terhadap program mulia ini. Apalagi sampai ada seruan menolak MBG karena takut keracunan makanan.
“Kalau kita buka sosmed hari-hari ini, seperti yang disampaikan Ibu Eem tadi ya, banyak itu berseliweran konten-konten ya termasuk ajakan untuk menolak MBG. Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan, kita kan mau program ini berhasil, tapi kalau ini dibiarkan maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG,” terang Charles.
“Konten-kontennya banyak lucu-lucu, MBG itu sekarang dipelesetin bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun gratis, makan belatung gratis, makanan apalagi makanan berbahaya dan lain-lain lah dan ini lumayan populer loh Pak. Sekarang di media sosial fotonya banyak beredar gitu kan ada teksnya kepala BGN ahli serangga makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG lucu-lucu,” imbuhnya.
Charles menyayangkan program MBG yang baik justru menjadi bahan guyonan seperti itu lantaran tata kelola yang tidak optimal, dan menyebabkan banyaknya persoalan muncul.
“Saya sedih melihat ini ya. Jadi harus ada hal besar yang diubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG ini,” tegas Charles.
Lebih lanjut, Pimpinan Komisi Kesehatan dan Gizi DPR ini menyoroti soal percepatan pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada SPPG. Charles mewanti-wanti agar penerbitan SLHS dilakukan secara hati-hati.
“Terkait dengan SLHS ya, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS tapi kalimatnya Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was, mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas Pak,” jelasnya.
“Saya punya dua dokumen ini Pak ya, yang pertama adalah inspeksi kesehatan lingkungan SPPG, ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga inspeksi kesehatan lingkungan yang biasa digunakan untuk jasa boga. Dan dua dokumen ini ternyata tidak sama, banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada,” tambah Charles.
Charles lalu memberi contoh soal persyaratan tentang sistem drainase di area luar bangunan, teknis lah, penggunaan APD, tempat sampah di penyimpanan umum, dan lain-lain.
“Jadi banyak di industri makanan atau dapur pada umumnya tapi kenapa SPPG tidak ada hal-hal seperti ini. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan, diburu-buru dan juga akhirnya dibuat lebih apa ya, lebih tidak ketat sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali,” katanya.
Dengan banyaknya kasus keracunan yang diduga akibat dari kelalaian tata kelola MBG, Charles sampai merasa bahwa situasi hari ini seperti situasi saat Indonesia dilanda virus COVID-19. Di mana setiap harinya ada korban yang bertambah.
“Saya hari-hari ini kok merasa seperti kembali ke zaman pandemi COVID Pak. Kalau dulu itu kita melihat setiap hari nungguin angka, angka yang bertambah setiap harinya (korban) terkena infeksi COVID, berapa banyak. Hari-hari ini, setiap hari kita nungguin. Hari ini kejadian keracunan di mana lagi,” ucap Charles.
“Dua hari lalu di Ciamis sama di Lampung, kemarin di Jakarta sama di Garut. Hari ini mau di manalagi pak? Maka dari itu, SLHS jangan diterbitkan asal-asalan, saya minta SLHS dibuat ketat, sehingga dapur-dapur juga mengikuti dengan baik,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) DEMA FISIP UIN Jakarta menggelar refleksi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman memberi perhatian serius…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendo’akan masyarakat Indonesia makmur, sejahtera, dan penuh keadilan.…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Kementerian (Sesmen) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim,…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani didapuk memimpin pembacaan naskah Ikrar dalam upacara…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,…