Muktamar PPP Menanti Figur Baru Caketum, Ketua DPP: Tunggu Tanggal Mainnya

MONITOR, Jakarta – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta, namun terkait dengan figur Calon Ketua Umum yang akan menahkodai partai berlambang ka’bah tersebut hingga kini masih menjadi tanda tanya.

Ketua DPP PPP Thobaul Aftoni mengatakan pihaknya optimistis dan berharap banyak calon ketua umum yang nanti akan berkontestasi pada muktamar mendatang.

“Semakin banyak calon semakin bagus, meskipun tidak lolos ke Senayan itu menandakan PPP masih di cintai masyarakat. Berarti publik masih menginginkan PPP bisa kembali ke parlemen di pemilu 2029 yang akan datang,” kata pria yang akrab disapa Toni kepada media, Kamis (28/8/2024).

Toni menyebut beberapa figur nama yang sudah muncul dan dinilainya bagus untuk memimpin PPP kedepan seperti Husnan Bey Fanani dan Idror Maemun. “Saya rasa beberapa figur yang sudah muncul bagus semua seperti Husnan Bey Fanani, beliau kader tulen PPP, pernah menjadi pengurus DPP PPP, pernah menjadi Anggota DPR RI dan juga Pernah mendapatkan kepercayaan pemerintah sebagai Dubes Azarbeijan,” ungkapnya.

“Gus Idror Maemun juga figur yang bagus, santri atau ulama Muda putra Ulama kharismatik dan tokoh PPP KH. Maemoen Zubeir. Meskipun nama Gus Idror belum begitu familiar di pusaran politik nasional,” tambahnya.

Diluar dua nama tersebut, Toni menyebut tidak menutup kemungkinan masih ada figur lain lagi yang akan muncul. “Siapa itu?Kita tunggu saja kepastian jadwal resmi Muktamar dari DPP PPP, mengingat Undangan Muktamar juga belum disampaikan kepada DPW dan DPC PPP sebagai peserta Muktamar,” ujarnya.

Terkait dengan pencalonan ketua umum PPP saat ini Mardiono, hingga saat ini Mardiono belum mendeklarasikan diri untuk Maju meskipun sudah ada beberapa Daerah yang mendukungnya.

“Entah masih malu-malu atau mau tapi malu karena masih punya beban psikologis kegagalan PPP di pemilu 2024,” tandas Toni.

Toni menegaskan bahwa yang terpenting bagi pengurus dan kader PPP di seluruh Indonesia muktamar harus berjalan dengan demokratis, tidak boleh menutup peluang kepada siapapun yang ingin maju dan berhidmat di PPP.

“PPP harus terbuka. Sebagaimana mandat Mukernas II PPP pada Desember 2024 yang memutuskan bahwa PPP harus melakukan Transformasi atau Perubahan jika ingin kembali ke Parlemen pada pemilu 2029,” tegaskan.

Selain itu Toni berharap Muktamar berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran AD/ART yang menyertainya. “Muktamar merupakan forum konstitusional tertinggi di PPP, maka harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme AD/ART. Seluruh persoalan internal yang belum terselesaikan harus diselesaikan sebelum Muktamar digelar, agar Muktamar legitimasi Muktamar tidak tercederai,” pungkasnya.