Soroti Pembentukan 500 Batalyon, DPR: Ketahanan Pangan Baiknya Jangan Dialihkan ke Militer

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) untuk mempercepat program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Daniel menilai, seharusnya penguatan sektor pangan sipil difokuskan pada pemberdayaan petani hingga pengembangan teknologi pertanian, bukan dialihkan ke militer.

Daniel menekankan bahwa ketahanan pangan adalah ranah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BUMN bidang pangan yang memiliki kompetensi langsung dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga pangan.

“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian, urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel Johan, Selasa (26/5/2025).

“Pendekatan pembangunan pangan harus berbasis masyarakat dan menyasar langsung pada kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata dan berkelanjutan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun di seluruh Indonesia untuk mempercepat program prioritas nasional yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut di antaranya terkait ketahanan pangan hingga Makan Bergizi Gratis.

Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) adalah satuan militer multifungsi yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan sektor strategis seperti pangan, kesehatan, dan energi.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, pembentukan 500 batalyon itu disebut mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan. Setiap tahunnya, bakal ada 100 batalyon pembangunan yang dibentuk.

Daniel menilai bahwa kompi produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dijalankan oleh militer sebaiknya difungsikan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis. Misalnya, melalui koordinasi program pembangunan desa, penyuluhan pertanian, pendampingan teknologi pertanian, serta penguatan kapasitas lokal.

“Dengan mekanisme ini, program ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,” jelas Daniel.

Selain itu, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan ini menyebut pendekatan sipil juga memungkinkan pengawasan anggaran yang lebih transparan. Kemudian, kata Daniel, pengukuran kinerjanya pun jelas, dan kesinambungan program jangka panjang.

“Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” tambahnya.

Daniel pun mendorong Pemerintah untuk memperkuat sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, termasuk melalui program-program inovatif berbasis desa, pengembangan agribisnis lokal, dan penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat.

“Dengan demikian, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa perlu menambah struktur militer, sekaligus memperkuat kapasitas sipil yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Daniel.