PARLEMEN

DPR Usulkan Program LPDP Disesuaikan Dengan Sektor Kerja

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyanan menilai lulusan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kerap berada pada posisi “di tengah”, karena dianggap terlalu tinggi kualifikasinya untuk sebagian pekerjaan, namun masih dalam proses membangun modal kultural melalui jalur pendidikan yang mereka tempuh.

“Seringkali lulusan LPDP ketika mereka kembali menjadi overqualified, karena memang ekosistem tempat bekerja yang ada tidak suportif,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut LPDP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Menurutnya mereka belum sepenuhnya bisa berkompetisi di dunia kerja menggunakan gelar yang diterima, tetapi memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi untuk mengisi posisi sarjana dan di bawahnya.

Kondisi dilematis ini secara tidak langsung mendorong mereka untuk melakukan improvisasi dalam berbagai aspek agar tetap dapat terserap dalam lapangan kerja. Penyesuaian ini tidak jarang menyebabkan mereka terserap dalam sektor yang tidak relevan dengan kualifikasi dan pendidikan yang ditempuh.

“Lulusan LPDP seharusnya bisa menyesuaikan ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan pada sektor kerja di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut Bonnie tidak mempermasalahkan lulusan LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah lulus. Namun, ia mengusulkan mereka untuk mengembalikan uang beasiswa pendidikan ketika sudah bekerja diluar negeri.

“Saya berharap mereka yang tidak kembali agar berkontribusi dalam hal kemanusiaan dengan menyertakan nama Indonesia didalamnya. Namun, saya ingatkan apabila sudah berhasil sebaiknya mereka kembalikan uang selama pendidikan karena beasiswa itu diambil dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Recent Posts

Mahasiswa UIN Jakarta dan UI ungkap Model Keberlanjutan Wakaf Rumah Sakit di GLOW 2026

MONITOR, Jakarta - Integrasi tata kelola syariah dan model bisnis hibrida menjadi kunci keberlanjutan wakaf…

2 jam yang lalu

Kemnaker Buka Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc PHI hingga 22 November

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pembukaan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan…

4 jam yang lalu

Teken MoU, Kemenag dan Al-Azhar Buka Peluang Double Degree hingga Riset Bersama

MONITOR, Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir, memperkuat kemitraan…

7 jam yang lalu

Kemenhaj Imbau Jemaah Umrah Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah

MONITOR, Jakarta - Menyikapi perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, Kementerian Haji…

18 jam yang lalu

Multatuli Justice Law Firm Lebak Dorong Kesadaran Hukum dan Akses Pendampingan bagi Masyarakat

MONITOR, Lebak — Multatuli Justice Law Firm hadir di Kabupaten Lebak, Banten, untuk memberikan pelayanan…

18 jam yang lalu

Disamarkan sebagai Makanan Ringan, 1.728 Kuda Laut Kering Digagalkan di Bandara RHF

MONITOR, Tanjungpinang - Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering dengan berat total 6,5 kilogram ditemukan…

1 hari yang lalu