JPPI: Vidio Menkeu soal Guru Beban Negara adalah HOAX, Tapi Isinya FAKTA

MONITOR, Jakarta – Sebuah video yang beredar luas di media sosial dan menampilkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut guru sebagai beban negara, telah diklarifikasi sebagai hoaks oleh sang menteri sendiri. Meskipun demikian, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa inti dari narasi yang beredar tersebut, yakni negara menganggap guru sebagai beban, adalah fakta yang didukung oleh kebijakan pemerintah selama ini.

Dalam versi video yang asli, Sri Mulyani menyoroti gaji dan tunjangan guru sebagai tantangan bagi keuangan negara dan bahkan mempertanyakan, “Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” tanya Sri Mulyani.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, pernyataan dan pertanyaan Menkeu ini mencerminkan ada 3 masalah utama yang menunjukkan bahwa negara, melalui kebijakan anggarannya, memang memandang guru sebagai beban.

1. Ketidakpahaman atas kewajiban konstitusional untuk menjamin hak guru.
   Pernyataan Sri Mulyani yang mempertanyakan apakah gaji guru harus sepenuhnya ditanggung negara menunjukkan ketidakpahaman atas kewajiban konstitusional. Gaji dan tunjangan guru serta dosen adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, yang didalamnya ada pos untuk gaji tenaga pendidik. “Pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan ini sama saja dengan melepaskan tanggung jawab negara,” tegas Ubaid.
2. APBN terbebani oleh ketidaktepatan anggaran, bukan guru.
   Jika negara merasa terbebani, masalahnya bukan pada keberadaan guru, melainkan pada alokasi anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran dan maraknya korupsi. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2026, negara tampak lebih memprioritaskan program-program non-pendidikan seperti program makan gratis (MBG) yang kontroversial, daripada mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. “Akibatnya, banyak guru, seperti guru madrasah, harus menunggu antrean lebih dari 50 tahun untuk mendapatkan sertifikasi dan tunjangan profesi, sebuah fakta ironis di tengah klaim pemerintah tentang perhatiannya pada Pendidikan,” papar Ubaid.
3. Beban sebenarnya adalah pejabat korup, bukan guru.
   JPPI menekankan bahwa yang benar-benar membebani negara bukanlah para guru yang berjuang di garda depan pendidikan, melainkan para pejabat yang tidak berintegritas dan mengkorupsi uang rakyat. “Mereka sudah mendapatkan fasilitas mewah, tapi tetap saja melakukan korupsi. Lho yang kelakuannya sudah kayak gini, masih saja dapat gaji sampai mati, alias uang pensiun. Anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pengajaran, justru habis karena praktik korupsi, membuat negara sulit memenuhi kewajiban konstitusionalnya,” kata Ubaid.

Karena itu, JPPI mendesak pemerintah untuk mengubah cara pandang yang menganggap guru sebagai beban negara, bahkan seperti komoditas yang bisa dimurah-murahkan. Mestinya, gaji guru dipandang sebagai hak yang wajib dijamin dan ditunaikan oleh pemerintah, yang merupakan satu kesatuan dalam kewajiban konstitusional yang mesti dipenuhi. “Sudah saatnya pemerintah berhenti mencari kambing hitam dan fokus pada perbaikan sistem anggaran yang adil dan transparan. Guru bukanlah beban negara, melainkan jantung dari investasi bangsa dan pembangun peradaban, yang pantas dihargai dan disejahterakan, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara martabat,” pungkas Ubaid.