Puan Sebut DPR Penjaga Nurani Rakyat: Hadir Bukan Hanya di Baliho

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjalankan kekuasaan dengan nilai dan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Puan berpandangan kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan, melainkan alat untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Bersama DPR-DPD yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Puan menekankan tanggung jawab dalam kekuasaan.

“Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden Prabowo, Sidang Bersama DPR-DPD turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putrih serta pimpinan lembaga/instansi Negara seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Puan menyatakan kekuasaan adalah alat bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menuturkan tujuan memperjuangkan rakyat dimulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan.

Menurut Puan, rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata.

“Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial,” tegas Puan.

Puan pun menyoroti realita di mana rakyat kerap kali harus menunggu terlalu lama agar kebijakan negara hadir di tengah kehidupan mereka.

“Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama. Tetapi bagi kita para pemangku kekuasaan di DPR RI dan di Pemerintah membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat harus menunggu,” paparnya.

Oleh karena itu, Puan menegaskan kembali bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga nurani rakyat. Ia menegaskan kekuasaan harus digunakan secara bijak demi menjawab kebutuhan rakyat secara nyata dan cepat.

“Inilah mandat utama bagi kita semua—para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” sebut Puan.

“Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.