POLITIK

Megawati Lantik Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030, Prof Rokhmin Kembali Dipercaya jadi Ketua

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Sebanyak 37 nama diumumkan dalam susunan pengurus baru DPP Partai, melalui Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025). 

Dari 37 orang pengurus DPP yang diumumkan Megawati, nama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., kembali dipercaya menjadi Ketua DPP Bidang Kelautan dan Perikanan. Putra asal Gebang, Cirebon, Jawa Barat ini, memang pakar dibidang kelautan yang diakui ditingkat nasional maupun internasional. Anggota DPR RI ini merupakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di IPB University. Keilmuan Prof. Rokhmin dibidang kelautan diakui oleh masyarakat dunia.

Dalam struktur kepengurusan baru, posisi sekretaris jenderal (sekjen) masih kosong. Megawati belum menentukan figur sekjen. Pelantikan itu termasuk posisi sekretaris jenderal yang secara langsung dinyatakan akan dijabat Megawati sendiri. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir di lokasi.

“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030:

1. Ketua Umum: Prof. DR. Megawati Soekarnoputri

2. Kehormatan : Komarudin Watubun 

3. Pemenangan Pileg: Bambang Wuryanto

4. Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Sitorus

5. Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

6. Keanggotaan dan Organisasi : Andreas Hugo Pareira

7. Sumberdaya; Said Abdullah

8. Politik: Puan Maharani

9. Pemerintahan dan Otda: Ganjar Pranowo

10. Luar Negeri: Ahmad Basarah

11. Reformasi Sistem Hukum Nasional: Yasonna H. Laoly

12. Perekonomian: Basuki Tjahaya Purnama

13. Kebudayaan: Rano Karno

14. Pendidikan: Puti Guntur

15. Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abudullah Azwar Anaz

16. Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini

17. Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

18. Kesehatan: Ribka Tjiptaning

19. Jaminan Sosial : Charles Honoris

20. Perempuan dan Anak: I Gusti Bintang Ayu

21. Koperasi dan UMKM: Andreas Edi Susetyo

22. Pariwisata: Yanti Sukamdani

23. Pemuda dan Olahraga: Esti Wijayati

24. Agama dan Kepercayaan: Zuhairi Misrawi (non aktif)

25. Ekonomi Kreatif dan Digital: Prananda Prabowo

26. Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

27. Kelautan dan Perikanan : Rokhmin Dahuri

28. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

29. Hukum dan Advokasi: Ronny Talapesy

30. Sekretaris Jenderal: Ibu Mega (dirangkap)

Wakil Sekretaris Jenderal

31. Bidang Internal: Dolfie OFP

32. Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

33. Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

34. Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu

35. Bidang Kesejretariatan: Aryo Adi Dharmo

36. Bendahara: Olly Dondokambey

Wakil Bendahara

37. Internal: Rudianto Tjen

38.  Eksternal: Yuke Yurike.

Recent Posts

KPK Ingatkan Kemenkum, Zona Integritas Jangan Hanya Formalitas

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan syarat…

41 menit yang lalu

Sembuhkan Luka Batin, Penyuluh Agama Gelar Trauma Healing di Bireuen

MONITOR, Jakarta - Tawa anak-anak terdengar di sudut Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Di tengah…

2 jam yang lalu

Prabowo Minta Pelayanan Haji 2026 Dilakukan Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas…

3 jam yang lalu

Baleg DPR Pastikan Revisi UU Hak Cipta Lindungi Karya Intelektual

MONITOR, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi publik…

5 jam yang lalu

Kemenag Terbitbitkan Regulasi Penegerian Widyalaya Swasta sebagai Upaya Pemerataan Layanan Pendidikan Keagamaan Hindu

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 51 Tahun 2025 tentang…

6 jam yang lalu

Menag: Perbedaan Mazhab Jangan Jadi Alat Memecah Belah Bangsa

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan peran strategis Kementerian Agama dalam menjaga persatuan…

6 jam yang lalu