DPR Soroti Kekurangan Guru Sekolah Inklusi

MONITOR, Jakarta – Masalah kekurangan guru, terutama untuk sekolah inklusi menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Hal tersebut mengemuka usai Tim Kunjungan Kerja Komisi X mengunjungi SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri 1 Bantul, yang hanya memiliki 86 guru dengan 200 siswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menilai jumlah tersebut masih jauh dari ideal, terutama karena mayoritas siswa merupakan anak-anak dengan autisme yang membutuhkan perhatian khusus. “Anak autis itu satu siswa (idealnya) satu guru, maka ketika sekarang mayoritas muridnya adalah anak yang berkebutuhan khusus, autis tadi, maka memang dirasa ada kekurangan (guru),” kata MY Esti kepada Media, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (25/7/2025).

Selain untuk sekolah inklusi, sekolah umum menurut Esti juga masih mengalami kekurangan guru khusus untuk siswa inklusi, terlebih saat ini sekolah umum juga wajib menerima anak berkebutuhan khusus. “Belum ada guru yang kemudian itu adalah ASN begitu yang kemudian bisa membimbing mereka yang kemudian harus melalui proses-proses kursus dan yang lain sebagainya,” ungkapnya.

Menurutnya perlu ada peluang pendaftaran ASN (Aparatur Sipil Negara) guru inklusi, agar dapat mengisi kekosongan tersebut. “Guru-guru inklusi itu harus memang mempunyai jalur-jalur pendidikan khusus yang kemudian bisa ditempatkan dan diberikan ruang untuk pendaftaran ASN nya. Nah sementara sekarang kan honorer close, semua close, nah itu yang perlu kita pikirkan,” jelas Legislator Dapil DIY tersebut.

Sementara itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkap, selain kekurangan guru dan distribusi guru yang belum merata, permasalahan anggaran juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan.

Untuk itu, ia berharap pemerintah, khususnya kementerian terkait, dapat memberikan perhatian serius pada isu ini. Ia pun berharap agar anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dapat dialokasikan secara tepat untuk mendukung sektor pendidikan.

“Maka kita sungguh berharap bahwa pemerintah pak presiden kita nanti akan membukakan kepada kami, minta tolong kami minta pemahaman soal hal ini. Tentu bukan kepada presidennya ya, kepada menteri-menterinya untuk bagaimana Kemenkeu yang kemudian di Banggar sudah disepakati ada perhatian kepada anggaran pendidikan bisa diberikan sesuai dengan amanat konstitusi negara 20 persen dan alokasi anggarannya sesuai,” harapnya.