PARLEMEN

Komisi III DPR Telaah Hasil Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Masukan dan Kajian

MONITOR, Jakarta – Komisi III DPR RI melakukan penelaahan soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, hasil penelaahan Komisi III DPR berupa kajian dan masukan.

Adapun hasil kajian dan masukan Komisi III DPR itu dikirimkan dalam sebuah surat kepada pimpinan DPR yang dibacakan pada Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan IV DPR, hari ini.

“Surat yang dari Komisi III adalah berkait dengan kajian telaah terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir yang di hal-hal yang menjadi keputusan MK,” kata Puan saat dikonfirmasi mengenai surat dari Komisi III DPR.

Hal tersebut disampaikan Puan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Puan memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Apa yang menjadi masukan dari Komisi III, apa yang menjadi kajian dan telaahannya, kemudian diberikan kepada pimpinan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Nantinya, kata Puan, pimpinan DPR akan membahasnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Jadi tadi memang suratnya sudah masuk ke dalam rapat paripurna untuk nanti dan disetujui di rapat paripurna untuk kemudian dibahas oleh pimpinan,” ungkap Puan.

Meski belum merinci tindaklanjut dari DPR, Puan memastikan tidak ada usulan untuk melakukan Revisi UU MK dalam waktu dekat.

“Tadi tidak membahas RUU, tidak ada pembahasan RUU MK,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar hukum tata negara dan akademisi pada Jumat (4/7) lalu. Rapat tersebut berfokus pada evaluasi proses, substansi, serta dampak politik dari putusan MK terkait pemisahan Pemilu tersebut.

Hasilnya telah resmi diserahkan kepada pimpinan DPR melalui surat yang disampaikan dalam paripurna hari ini.

Recent Posts

Adik Jadi Tersangka KPK, Ketum PBNU Pastikan Tak Intervensi Kasus Haji

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil…

1 jam yang lalu

Gus Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji, Kuasa Hukum: Kami Hormati Proses Hukum di KPK

MONITOR, Jakarta - Penasihat hukum mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), angkat…

2 jam yang lalu

Tiba di Gaza, EMT MER-C ke-12 Langsung Kunjungi Klinik GWB

MONITOR, Gaza – Sudah tiba di Jalur Gaza, dua relawan Emergency Medical Team (EMT) MER-C…

2 jam yang lalu

KPK Ingatkan Kemenkum, Zona Integritas Jangan Hanya Formalitas

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan syarat…

3 jam yang lalu

Sembuhkan Luka Batin, Penyuluh Agama Gelar Trauma Healing di Bireuen

MONITOR, Jakarta - Tawa anak-anak terdengar di sudut Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Di tengah…

5 jam yang lalu

Prabowo Minta Pelayanan Haji 2026 Dilakukan Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas…

5 jam yang lalu