Kepala BP Haji, KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)
MONITOR, Padang – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan) terus mendorong RUU haji segera di sahkan, sehingga BP Haji bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 sesuai schedule yang dijadwalkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Sebab, proses persiapan haji 2026 mulai bulan Agustus sudah berkontrak dan Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” ujar Gus Irfan saat menjadi narasumber pada acara Kuliah Umum di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumbar, Selasa (22/07/25).
Kuliah umum mengangkat tema “Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi” menghadirkan para tokoh, pakar dan pejabat dilingkungan BP Haji RI.
Menurut Gus Irfan, dengan disahkannya Undang-Undang penyelenggaraan haji. Maka Badan Penyelenggara Haji berkomitmen dan siap mewujudkan perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026,” tegas cucu pendiri NU ini.
Lebih jauh Gus Irfan menjelaskan bahwa revisi UU terkait Haji dan Umroh harus selaras dan mampu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi. “Diperlukan kelembagaan dan otoritas yang kuat untuk manajemen penyelenggaraan dan koordinasi. Termasuk dengan pemerintahan Arab Saudi,” jelasnya.
Gus Irfan optimis bahwa penyelenggaraan haji kedepan akan lebih baik dibawah pengelolaan BP Haji. Karena BP haji mempunyai visi strategis melalui konsep Tri Sukses Penyelengaraan Haji dan Umrah. Ketiga pilar tersebut meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi dan sukses peradaban dan keadadaban.
Tri sukses haji yang pertama yaitu keberhasilan ritual, yang memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, khusyuk, dan penuh kedamaian. Yang kedua keberhasilan ekosistem ekonomi, yang mengoptimalkan potensi haji dan umrah dalam mendukung UMKM halal, industri logistik, layanan keuangan syariah, serta teknologi pelayanan.
Yang ketiga, keberhasilan peradaban dan keadaban, dengan membentuk jamaah sebagai duta Islam yang menampilkan karakter bersih, tertib, toleran, dan moderat.
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun…
MONITOR, Palu – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar…
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), M. Shofiyullah Cokro Hadi…
MONITOR, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) akan menjadikan agenda…
MONITOR,Bandung - Dalam upaya menjaga keandalan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jalan, Jasa…
MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan harga…