Kemenperin: Standardisasi Perkuat Daya Saing Industri Batik Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya melestarikan dan menumbuhkembangkan industri batik agar semakin berkontribusi pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa industri batik tetap bertahan dan mampu berkembang di tengah cepatnya arus industri fesyen modern.

“Kain batik yang sarat dengan berbagai latar belakang kisah dan makna, kini semakin dikenal dan digemari masyarakat lintas generasi, bahkan kain batik sudah bisa menembus pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/7).

Dirjen IKMA mengemukakan, di tengah tingginya permintaan terhadap batik, tantangan menjaga keaslian dan kualitas produk juga semakin kompleks. Hal ini yang menjadi alasan para pelaku industri batik, yang didominasi oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), untuk bisa mendapatkan berbagai pembinaan, fasilitasi dan akses promosi dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah.

“Bahkan peningkatan kualitas industri batik, juga kami lakukan dengan pendekatan berbasis standardisasi. Sebab, saat ini kemunculan kain tiruan batik juga semakin marak dan membuat konsumen kesulitan membedakannya dari batik asli,” ungkapnya.

Menurut Reni, standardisasi merupakan solusi strategis yang perlu diterapkan oleh pelaku industri batik untuk menghadapi dinamika pasar dan tantangan globalisasi. Penerapan standar, seperti SNI Batik (Standar Nasional Indonesia), SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Batikmark, Sertifikasi Halal, dan Sertifikasi Industri Hijau, dapat memberikan jaminan kualitas, keaslian, dan keberlanjutan proses produksi.

“Setiap standardisasi ini menjamin suatu aspek, seperti SNI untuk kualitas produk, SKKNI untuk kompetensi perajin, Batikmark untuk keaslian produk, sedangkan Halal dan Industri Hijau merupakan standardisasi khusus yang berpotensi memperluas akses pasar bahkan sampai ke luar negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Reni menekankan, standardisasi tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha dari sisi produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah pada aspek branding. “Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu keaslian, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, batik yang tersertifikasi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pilihan utama konsumen,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sebagai upaya konkret dalam membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya standardisasi, Ditjen IKMA bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI) menyelenggarakan Webinar bertema “Standardisasi pada Industri Batik” secara daring pada 7 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian rangkaian acara Gelar Batik Nusantara (GBN) dan Hari Batik Nasional (HBN) tahun 2025.

Webinar tersebut menghadirkan para narasumber dari kalangan regulator dan praktisi seperti Direktur Penguatan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional, Asesor Manajemen Mutu Industri Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, serta Direktur Akasia Batik Yogyakarta.

Puncak dari rangkaian perayaan GBN dan HBN 2025 akan ditandai dengan Pameran Gelar Batik Nusantara, yang diselenggarakan pada 30 Juli – 3 Agustus 2025 di Pasaraya Blok M, Jakarta. Pameran ini bakal menghadirkan produk-produk batik unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menjadi ajang edukasi publik mengenai pentingnya standardisasi dalam menjaga mutu dan warisan budaya batik.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan berharap, dengan terselenggaranya webinar, para pelaku IKM batik dan konsumen dapat memahami standardisasi pada batik, termasuk mengenai manfaat yang didapatkan dan cara proses pengajuannya.

“Kegiatan ini dapat menjadi ruang sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat fondasi industri batik nasional. Sebab, keberlanjutan industri batik sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif terhadap pentingnya penerapan standar mutu,” terang Budi.

Melalui kegiatan ini, Budi juga berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing industri batik nasional. Batik bukan sekadar kain, tapi identitas budaya yang punya kekuatan ekonomi besar jika dijaga mutunya, dikuatkan standarnya, dan dikenalkan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sekaligus Anggota Presidium Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia, Rini Handayani turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya Ditjen IKMA dan YBI dalam meningkatkan daya saing produk nasional, khususnya di sektor batik.

“Industri batik telah menjadi ruang kehidupan bagi jutaan pelaku IKM perempuan. Di pelosok negeri ini, industri batik mayoritas ditopang oleh tenaga kerja perempuan. Mulai dari perajin, pelaku usaha, ibu rumah tangga, kepala keluarga perempuan, hingga generasi muda menjadikan batik sebagai sumber penghidupan, maka penguatan kapasitas dan kualitas menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan,” ungkap Rini.