Komisi IX DPR Dukung Pemanfaatan Minyak Jelantah MBG, Asal Hasil Penjualan Transparan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut baik pemanfaatan minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dijual sebagai bahan bioavtur karena merupakan salah satu dukungan terhadap ekonomi hijau. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa hasil dari penjualan minyak jelantah MBG itu harus dilakukan secara transparan.

“Langkah ini bagus, mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau. Dengan dijual untuk menjadi bioavtur, tentu ada kebermanfaatan baru,” kata Nurhadi, Kamis (26/6/2025).

“Jadi ya kita dukung, dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap bulannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menggunakan 800 liter minyak goreng untuk memasak MBG. Dari 800 liter tersebut, sebanyak 550 liter atau 71 persen di antaranya menjadi jelantah.

Menurut BGN minyak jelantah dapat ditampung untuk dijual atau diekspor ke pihak-pihak yang membutuhkan bioavtur. Minyak jelantah hasil program MBG dapat dijual kembali untuk bioavtur dengan harga Rp 7.000 per liter.

Nurhadi pun mendukung gagasan BGN. Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah menjamin kejelasan alur dan tujuan dari hasil penjualan minyak jelantah tersebut.

“Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” ungkap Nurhadi.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu juga mewanti-wanti agar minyak jelantah bekas MBG tidak digunakan kembali untuk konsumsi masyarakat. Sebab, kata Nurhadi, hal itu sama saja dengan memperlakukan masyarakat rentan sebagai sasaran limbah pangan.

“Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat. Minyak jelantah tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” ujar Anggota Fraksi NasDem itu.

Lebih lanjut, Nurhadi mendorong Pemerintah untuk membuat program khusus terkait pengelolaan limbah dari program MBG. Menurutnya, MBG adalah program berskala nasional yang kegiatannya berlangsung setiap hari, sehingga berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan beragam.

“Limbah dari dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan non-organik yang tak terurai,” tutur Nurhadi.

“Ini harus dikelola secara terstruktur agar program MBG benar-benar optimal, tidak hanya dalam aspek gizi, tapi juga lingkungan,” sambungnya.

Nurhadi menekankan bahwa pengelolaan limbah MBG yang baik akan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular nasional, menciptakan lapangan kerja baru, menekan pencemaran lingkungan, serta berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor daur ulang dan energi terbarukan.

“Kalau ini dikelola dengan benar, MBG bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tapi juga memberi makan program ekonomi hijau,” tutup Nurhadi.