Ketua DPR RI, Puan Maharani (tengah berbicara)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta negara-negara sahabat untuk bersama mendorong perdamaian antara Iran dan Israel yang masih terus berperang. Ia juga mewanti-wanti terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang bisa berdampak terhadap Indonesia.
Meski Indonesia menganut prinsip bebas aktif, Puan menyebut Indonesia harus mengambil peran turut serta menciptakan perdamaian dunia mengingat perang Iran-Israel telah banyak memakan korban dari warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
“Tentu saja kami mengimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan damai,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Karena akan menyebabkan yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menilai, negara lain juga harus menahan diri untuk tidak ikut campur dan memperkeruh suasana agar konflik Timur Tengah tersebut tidak berkepanjangan. Sebab perang akan berdampak langsung pada stabilitas kawasan yang memicu kegelisahan pasar global dan memperburuk krisis kemanusiaan.
“Apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan. Tentu saja, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” sebut Puan.
Guna mengantisipasi dampak perang Iran dan Israel terhadap situasi nasional, Puan mengatakan DPR RI bersama Pemerintah akan segera membahasnya. Hal ini berkesinambungan dengan pembahasan Rancangan APBN 2026 mengingat konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi perekonomian global.
Puan pun menilai Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan situasi global terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan dampak ekonomi lainnya.
“Termasuk terkait dengan rencana penutupan Selat Hormuz, Iran. Pasti akibatnya itu ke perekonomian. Jadi, pemerintah harus memitigasi terkait dengan perencanaan, kurs, kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya,” jelas Puan.
“Intinya, bahwa kita politiknya bebas aktif. Nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap bebas aktif dari Pemerintah, tapi jangan merugikan politik dan situasi geografis indonesia,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.
Seperti diketahui, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz yang amat penting untuk sekitar 20 persen permintaan minyak dan gas dunia itu. Ancaman tersebut disampaikan sebagai cara untuk menangkal tekanan negara-negara Barat yang kini mencapai puncaknya setelah Amerika Serikat (AS) menyerang fasilitas nuklir Iran.
Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran dampaknya langsung mengkhawatirkan pasar energi global. Bagi Indonesia, yang masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas, gangguan di Selat Hormuz bisa memicu krisis energi dalam negeri.
Sebagai negara importir minyak utama dari Timur Tengah, Indonesia diperkirakan akan terdampak dalam beberapa hal, antara lain pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada APBN, kenaikan harga BBM domestik, serta inflasi akibat tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Selain itu, Indonesia juga mengalami hambatan pasokan energi lain, yaitu LPG yang diimpor dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang melewati Selat Hormuz.
Walaupun keputusan Iran memblokade Selat Hormuz belum final karena parlemen mereka belum mengadopsi rancangan undang-undang berkaitan dengan rencana itu, Pemerintah diingatkan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat pemerintah Indonesia yang melakukan langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran dan Israel. Ia berharap evakuasi WNI berjalan dengan aman dan lancar sampai di tanah air.
“Pemulangan WNI sudah dilakukan, Pemerintah sangat pro aktif untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana,” terang Puan.
“Dan mulai hari ini sudah mulai ada warga negara yang di sana di pulangkan, sudah ada di pesawat dan secara bertahap akan dipulangkan ke Indonesia,” tutupnya.
MONITOR, Jakarta - Menjelang pemulangan pertama gelombang II pada 26 Juni 2025 mendatang, jemaah haji…
MONITOR, Surabaya - Terwujudnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak aparat penegak…
MONITOR, Aceh - Kementerian PU terus mempercepat pelaksanaan program swasembada pangan melalui dukungan infrastruktur irigasi…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Anak…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mempromosikan Pancasila dan diplomasi agama sebagai solusi global…