BERITA

Serukan Kepatuhan HET Pupuk Subsidi, HKTI Lumajang Minta KPPP Wajibkan ‘Print Out Sistem’

MONITOR, Lumajang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang secara tegas meminta seluruh kios pupuk untuk tidak menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pemerintah DPC HKTI Lumajang, Ali Mustafa, sebagai respons atas banyaknya keluhan petani terkait praktik penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Ali Mustafa sangat berharap agar kios-kios pupuk dapat mematuhi regulasi yang berlaku demi keberlangsungan pertanian di Lumajang. “Kami mendesak agar semua kios pupuk mematuhi HET yang telah ditetapkan. Jangan sampai petani kita terbebani dengan harga yang tidak wajar, apalagi untuk pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban mereka,” ujar Ali Mustafa.

Lebih lanjut, Ali Mustafa juga menyarankan kepada Ketua KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Lumajang, untuk segera menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemberian nota pembayaran dengan sistem print out untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi. Menurutnya, nota pembayaran ini akan menjadi bukti sah bagi petani dan alat kontrol yang efektif untuk mencegah penyelewengan harga.

“Dengan adanya nota pembayaran, petani memiliki bukti yang kuat jika terjadi indikasi penyimpangan harga. Ini juga akan memudahkan KP3 dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kios yang nakal,” tambah Ali Mustafa.

Sebagai bentuk komitmen HKTI Lumajang dalam mengawal hak-hak petani, DPC HKTI Lumajang membuka layanan pengaduan bagi petani yang menghadapi masalah dengan kios pupuk. Petani yang menemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET atau masalah lain terkait pupuk bisa langsung melapor melalui Hotline kami Lapor HKTI Lumajang (+62 823-3196-6484).

“Kami siap menerima setiap aduan dari petani dan akan menindaklanjuti kepada yang berwenang. Mari bersama-sama kita pastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai,” tutup Ali Mustafa.

Recent Posts

Jasa Marga Integrasikan Perangkat WIM, RFID Reader dan ANPR ke Sistem BLUe Kemenhub untuk Dukung Zero ODOL 2027

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat komitmennya untuk menghadirkan jalan tol yang lancar,…

3 jam yang lalu

Kemnaker: 46.160 Peserta Mulai Ikuti MagangHub Angkatan II Batch 1

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan OJK Sepakat Akselerasi Pembiayaan dan Perluasan Pasar UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)…

4 jam yang lalu

DPR Dorong Maksimalkan Penggunaan Teknologi untuk Padamkan Kebakaran di Kawasan Bromo

MONITOR, Jakarta - Anggota Komis IV DPR RI, Daniel Johan menyesalkan terjadinya kebakaran hebat di…

7 jam yang lalu

Sidak Kemenhaj Jakarta Timur, Wamenhaj Dahnil Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Penyimpangan Haji

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak…

12 jam yang lalu

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani Total, Ingatkan Pentingnya Keselamatan Warga dari Karhutla

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan…

20 jam yang lalu