Wakil Ketua DPC HKTI Lumajang, Ali Mustafa
MONITOR, Lumajang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang secara tegas meminta seluruh kios pupuk untuk tidak menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pemerintah DPC HKTI Lumajang, Ali Mustafa, sebagai respons atas banyaknya keluhan petani terkait praktik penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Ali Mustafa sangat berharap agar kios-kios pupuk dapat mematuhi regulasi yang berlaku demi keberlangsungan pertanian di Lumajang. “Kami mendesak agar semua kios pupuk mematuhi HET yang telah ditetapkan. Jangan sampai petani kita terbebani dengan harga yang tidak wajar, apalagi untuk pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban mereka,” ujar Ali Mustafa.
Lebih lanjut, Ali Mustafa juga menyarankan kepada Ketua KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Lumajang, untuk segera menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemberian nota pembayaran dengan sistem print out untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi. Menurutnya, nota pembayaran ini akan menjadi bukti sah bagi petani dan alat kontrol yang efektif untuk mencegah penyelewengan harga.
“Dengan adanya nota pembayaran, petani memiliki bukti yang kuat jika terjadi indikasi penyimpangan harga. Ini juga akan memudahkan KP3 dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kios yang nakal,” tambah Ali Mustafa.
Sebagai bentuk komitmen HKTI Lumajang dalam mengawal hak-hak petani, DPC HKTI Lumajang membuka layanan pengaduan bagi petani yang menghadapi masalah dengan kios pupuk. Petani yang menemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET atau masalah lain terkait pupuk bisa langsung melapor melalui Hotline kami Lapor HKTI Lumajang (+62 823-3196-6484).
“Kami siap menerima setiap aduan dari petani dan akan menindaklanjuti kepada yang berwenang. Mari bersama-sama kita pastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai,” tutup Ali Mustafa.
MONITOR, Jakarta - Pantia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengingatkan kepada jemaah haji yang…
MONITOR, Yogyakarta - Peran dan posisi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam mensukseskan program strategis…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan perihal penetapan batas wilayah…
MONITOR, Jakarta - Dalam kunjungan kerjanya di Amerika Serikat (AS), Ketua DPR RI Puan Maharani…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan keagamaan terbaik yang tersedia…
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyerukan jihad ekonomi sehingga…