BERITA

Serukan Kepatuhan HET Pupuk Subsidi, HKTI Lumajang Minta KPPP Wajibkan ‘Print Out Sistem’

MONITOR, Lumajang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang secara tegas meminta seluruh kios pupuk untuk tidak menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pemerintah DPC HKTI Lumajang, Ali Mustafa, sebagai respons atas banyaknya keluhan petani terkait praktik penjualan pupuk di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

Ali Mustafa sangat berharap agar kios-kios pupuk dapat mematuhi regulasi yang berlaku demi keberlangsungan pertanian di Lumajang. “Kami mendesak agar semua kios pupuk mematuhi HET yang telah ditetapkan. Jangan sampai petani kita terbebani dengan harga yang tidak wajar, apalagi untuk pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban mereka,” ujar Ali Mustafa.

Lebih lanjut, Ali Mustafa juga menyarankan kepada Ketua KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Lumajang, untuk segera menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemberian nota pembayaran dengan sistem print out untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi. Menurutnya, nota pembayaran ini akan menjadi bukti sah bagi petani dan alat kontrol yang efektif untuk mencegah penyelewengan harga.

“Dengan adanya nota pembayaran, petani memiliki bukti yang kuat jika terjadi indikasi penyimpangan harga. Ini juga akan memudahkan KP3 dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kios yang nakal,” tambah Ali Mustafa.

Sebagai bentuk komitmen HKTI Lumajang dalam mengawal hak-hak petani, DPC HKTI Lumajang membuka layanan pengaduan bagi petani yang menghadapi masalah dengan kios pupuk. Petani yang menemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET atau masalah lain terkait pupuk bisa langsung melapor melalui Hotline kami Lapor HKTI Lumajang (+62 823-3196-6484).

“Kami siap menerima setiap aduan dari petani dan akan menindaklanjuti kepada yang berwenang. Mari bersama-sama kita pastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai,” tutup Ali Mustafa.

Recent Posts

Kementerian Agama Targetkan Rp51 Triliun Dana Zakat 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengukuhkan 267 amil zakat kompeten 2025. Ini dilakukan dalam…

53 menit yang lalu

Kemenperin: Generasi Muda Jadi Pasar Potensial Bagi Industri Batik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan industri batik sebagai warisan…

3 jam yang lalu

Menag Sebut MBG dan Sekolah Rakyat Sejalan Semangat Kemerdekaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kemerdekaan dalam "Zikir dan…

5 jam yang lalu

DPR Minta Indonesia Dorong Implementasi Adil Solusi Dua Negara Palestina-Israel

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyambut baik hasil Konferensi Tingkat…

9 jam yang lalu

Peringatan bulan Kemerdekaan 2025 dibuka dengan Zikir dan Doa Kebangsaan di Tempat Bersejarah

MONITOR, Jakarta - Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia…

10 jam yang lalu

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Pusat Penerimaan Taruna Akademi TNI 2025

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi para Kepala Staf Angkatan memimpin…

14 jam yang lalu