Timwas DPR Optimistis Haji 2025 Berjalan Lancar dan Baik

MONITOR, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) DPR RI menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M akan berjalan lancar dan lebih baik, berkat kolaborasi antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen kuat dari para penyedia layanan (syarikah).

Hal ini disampaikan Tim Pengawas Haji DPR RI Marwan Dasopang saat ditemui di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Ia juga menyebut layanan syarikah tahun ini cukup menjanjikan, dengan peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan di Arafah dan Mina.

“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ungkap Marwan, Selasa (27/5/2025).

Dalam kunjungan pengawasan ke Arab Saudi, Timwas mencermati langsung berbagai aspek pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” ujar Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Timwas juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai strategi untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah menginap di hotel selama fase puncak haji.

“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jemaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” katanya.

Layanan Armuzna

Meski optimistis, Timwas tetap meminta pemetaan risiko menjelang Armuzna agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif. “Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tegasnya.

Selain jemaah reguler, DPR juga memberi perhatian terhadap penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah travel.
“Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” tambahnya.

DPR juga memandang ekonomi haji sebagai peluang besar. Rencana pembangunan Kampung Haji oleh Presiden, menurutnya, bisa berdampak positif bagi efisiensi biaya dan kemandirian haji Indonesia di masa depan.

“Kalau itu terjadi, kami di Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” jelasnya.

Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.

“Jemaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutupnya.